BAB Sembarang Masih Jadi Pilihan

loading...

Ilustrasi.
Buang air besar (BAB) sembarangan ternyata masih jadi pilihan masyarakat. Di Sumbar misalnya, sedikitnya masih ada satu juta masyarakat yang masih buang air besar (BAB) sembarangan. Ini terungkap dari hasi riset Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Indonesia, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) berpusat di Belanda dan fokus dalam persoalan sanitasi.

Dalam diskusi SNV Indonesia, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Forum Editor Sumatera Barat, belum lama ini terungkap bahwa baru sekitar 56 persen masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) yang sudah mengakses sanitasi layak. Sedangkan masyarakat yang mengakses sanitasi aman, masih jauh dibawah itu.

Saat itu juga terungkap bahwa Sumbar ternyata memiliki masalah dalam persoalan sanitasi. Selain akses, berdasarkan data STBM Smart Kemenkes, 23 persen atau 1 juta orang penduduk Sumbar masih buang air sembarangan.

Saat itu Bambang Pujiatmoki, advisor SNV Indonesia, dimana SNV merupakan LSM berpusat di Belanda mengatakan, ini merupakan prilaku yang sangat tidak sehat, karena banyak sumber penyakit yang berasal dari BAB, seperti diare, typus, kolera, cacingan, dan lain sebagainya.

“Sanitasi yang buruk berdampak luas kepada kesehatan masyarakat. Beberapa persoalan seperti kematian bayi, air sumur yang tercemar virus e coli, pencemaran berat aliran sungai, stunting dan persoalan ekonomi disebabkan oleh sanitasi yang tidak diperhatikan,” kata Bambang.

Sementara itu Firdaus Jamal, Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyebutkan, dampak langsung dari persoalan sanitasi ini adalah terjadinya stunting atau tinggi badan yang tidak normal, akibat kekurangan gizi.

Stunting ini kata dia, bisa terjadi akibat diare sebelum umur 2 tahun, yang menyebabkan usus anak rusak. Sehingga asupan gizi tidak sempurna. Penyebab diare yang paling dominan adalah sanitasi.

“Di Sumatera Barat kita fokus pada tiga kabupaten untuk menurunkan angka kasus stunting ini, yaitu Pasaman, Pasaman Barat dan Kabupaten Solok. Salah satu cara yang kita lakukan adalah penyadaran terhadap sanitasi kepada masyarakat,” ungkap Firdaus Jamal saat itu.

Sementara itu Eko Yanche Edrie, salah seorang anggota Forum Editor, meminta agar pemerintah serius menangani persoalan sanitasi ini.

“Harus ada gerakan bersama, kalau perlu libatkan dai dan ulama dalam sosialisasi. Ini bukan persoalan kecil, contohnya empat tahun lalu Indonesia berada di posisi 2 negara dengan sanitasi terburuk. Sekarang kata Menteri Bappenas, masih nomor 2,” kata Eko Yanche Edrie.

PESISIR SELATAN MEMINTA ANGGARKAN DANA JAMBAN

Dalam rangka mencegah masyarakat buang air besar (BAB) sembarangan, Hendrajoni, Bupati Pesisir Selatan (Pessel) mengintruksikan kepada seluruh wali nagari agar mengalokasikan anggaran nagari untuk membangun jamban atau water closet (WC) bagi rumah tangga yang belum mempunyainya.

Untuk itu Hendrajoni meminta seluruh wali nagari segera lakukan pendataan rumah tangga yang belum memiliki jamban

Langkah selanjutnya kata dia, alokasikan anggaran untuk membangun jamban tersebut di nagari masing-masing.

Pernyataan itu disampaikan Hendrajoni saat memberikan sambutan pada pelatihan kewirausahaan sanitasi bagi wali nagari dan staf puskesmas di Hannah Hotel, Selasa 10 September 2019.

“Kita bertekad menjadikan Pesisir Selatan terbebas dari buang air besar sembarangan pada tahun 2020 mendatang. Oleh sebab itu seluruh rumah tangga di Pessel pada tahun 2020 harus sudah memiliki akses jamban,” tegasnya.

Untuk mewujudkan hal itu kata dia, perlu gerakan pembangunan jamban keluarga secara masif di masing-masing nagari yang ada di daerah ini.

Sementara itu, dr. Satria Wibawa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan, peserta pelatihan berjumlah 60 orang yang terdiri dari 40 orang wali nagari dan 20 orang pemegang program kesehatan lingkungan di puskesmas.

Ia mengatakan, berdasarkan data aplikasi online Smart STBM yang dilaporkan oleh Sanitarian Puskesmas ke Kementerian Kesehatan RI, capaian Kabupaten Pesisir Selatan 85,50 persen dengan rincian 49 nagari sudah 100 persen stop buang air besar sembarangan, 88 nagari sudah mempunyai akses jamban 75-99 persen, 39 nagari sudah mempunyai akses jamban 50-74 persen dan 6 nagari akses jamban di bawah 50 persen.

“Tujuan acara ini untuk menciptakan seluruh nagari bisa stop buang air besar sembarangan, dengan membuat jamban murah dan memenuhi standar kesehatan serta terjangkau masyarakat. Hanya dengan uang Rp600 ribu jamban keluarga bisa dibangun,” jelas Satria Wibawa.

47 NAGARI PESSEL BERHENTI BAB SEMBARANGAN

Dana desa yang berjumlah pada kisaran Rp1 miliar per nagari, diharapkan sebagian dialokasikan untuk membuat jamban sehat bagi keluarga kurang mampu. Harapan ini datang dari Lisda Hendrajoni, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Pesisir Selatan.

Ia menyatakan, masyarakat di 47 bagari dari 182 nagari yang ada telah menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS), dan diupayakan perilaku ini diikuti oleh masyarakat di nagari lainnya.

Lisda Hendrajoni mengatakan, perilaku buang air besar sembarangan tidak hanya merugikan yang bersangkutan namun juga merugikan lingkungannya, serta memicu timbulnya penyakit diare, kolera serta menjadikan lingkungan tidak bersih dan sehat.

Untuk itu, Lisda Hendrajoni terus mendorong agar seluruh masyarakat di Pesisir Selatan bebas dari perilaku buang air besar sembarangan melalui sosialisasi dan deklarasi secara bertahap.

Dia melanjutkan, khusus di Air Pura dari 10 nagari yang ada, tiga di antaranya telah dinyatakan bebas dari perilaku buang air besar sembarangan yakni Tluk Kualo, Lalang Panjang dan Inderapura Timur. Ia mengatakan, di tiga nagari itu menetap sekitar tujuh ribuan warga.

Lisda Hendrajoni tidak menutup mata bahwa perilaku buang air besar sembarangan masih dilakoni oleh sebagian masyarakat di , kata dia, terjadi karena beberapa hal mulai dari tidak tahu dampak buruknya hinggaKabupaten Pesisir Selatan, karena keterbatasan biaya untuk membuat jamban sehat.

Kendati demikian, katanya, pihaknya terus mengupayakan agar sosialisasi terus ditingkatkan, baik melalui kegiatan PKK, kegiatan di Dinas Kesehatan hingga di tingkat nagari.

Menurutnya, permasalahan perilaku buang air besar sembarangan tidak bisa dituntaskan secara sepihak, namun mesti menyeluruh mulai dari pemerintah hingga masyarakat secara langsung.

“Sosialisasi hingga pengalokasian anggaran merupakan dua hal yang mesti sejalan,” kata Lisda Hendrajoni. (tim)




 

Komentar Anda

Lebih baru Lebih lama