Tol, Nikmat Mana Lagi akan Didustai?

Gerbang Tol Hutama Karya (Foto Hutama Karya)


Syafrizal, merupakan penumpang bus era 1990-an rute Padang-Jakarta. Dulu, untuk sampai ke tanah seberang butuh waktu paling tidak 42 sampai 48 jam. 


Masih segar dalam ingatannya, bila berangkat Selasa pagi dari Padang, persisnya dari Terminal Lintas Andalas, sampai di Pulogadung, Kamis dinihari. "Hampir 42 jam," kata dia pada liputankini.com, Senin (15/3/2021). 

Syafrizal paling tidak sekali enam bulan bolak-balik Padang-Jakarta. Dia merupakan mahasiswa Pascasarjana di Universitas Indonesia. Bila libur pulang ke Padang, jelang mulai perkuliahan di semester baru, dia balik ke Jakarta.


Bila awal semester baru dimulai Senin, maka dia memilih berangkat lebih lebih cepat, misalnya Rabu. Kalau dia berangkat Jumat, takut ada apa-apa di jalan, misalnya mobil rusak, sehingga belum tentu Senin sampai di Jakarta. "Jadi, harus pandai-pandai mengatur jadwal keberangkatan, sehingga tak terlambat sampai di tujuan," katanya.

Bus favorit Syafrizal adalah Gumarang Jaya. Bus tersebut merupakan angkutan legendaris dari ranah Minang. Pemberhentian terakhir bus di Pulogadung, sebelumnya juga menurunkan penumpang di Terminal Rawamangun. 

Dikatakan Syafrizal, bila berangkat Jumat pagi dari Jakarta, maka sampai di Padang Minggu dinihari. Begitu masuk Padang, penumpang akan banyak turun di kawasan Simpang Haru. Dekat tugu Simpang Haru, sudah banyak taksi yang menanti masuknya bus-bus dari Jakarta.

Penumpang tak banyak yang turun di terminal karena masih terlalu gelap. Jika masih gelap dan terlalu pagi, belum ada angkutan untuk melanjutkan perjalanan. 

Syafrizal menyebutkan, bus menyusuri lintas tengah Sumatera. Ada empat provinsi yang mesti dilewati bila hendak ke Jakarta, masing-masing, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Jawa Barat. Pada 1990-an, belum ada Provinsi Banten.


Petugas Melayani Pengguna Tol (Foto Hutama Karya)


Dikatakan Syafrizal, di masa itu, ongkos Padang-Jakarta Rp17 ribu untuk ekonomi, sementara bus ber-AC Rp34 ribu. Perjalanan hampir dua hari dua malam itu, dengan lima kali persinggahan untuk makan dan istirahat. Jika dari Padang, bus berhenti di Gunung Medan (masih wilayah Sumatera Barat), Lubuk Linggau (Sumatera Selatan), Kotabumi (Lampung Utara), Lampung Tengah dan Merak. "Bus-bus tertentu malah ada yang enam kali persinggahan," ujar Syafrizal.

Kini, zaman berubah. Syafrizal biasa melihat bus NPM dan ANS melintas di kawasan Simpang Haru sekitar pukul 15-an. Masih sore dan belum terbenam matahari, bus dari Jakarta sudah bersileweran di jalanan Padang. Bus NPM dan ANS melewati kawasan Simpang Haru karena memang poolnya di pusat kota. "Inilah perubahan zaman," kata Syafrizal.

Andai bus berangkat Selasa pagi dari Jakarta, Rabu siang sudah sampai di Padang. Tak perlu menunggu sampai Kamis dinihari seperti dulu lagi. 

Wardi, seorang sopir bus menyebutkan, Padang-Jakarta kini tak perlu waktu lama. Tak perlu pula harus lima kali persinggahan. Bus lewat Timur dan menjelajahi tol. "Hanya tiga kali persinggahan sekarang," kata dia.

Wardi menyebut lokasi persinggahan, kalau dari Jakatrta, bus akan berhenti di rumah makan daerah Lampung Tengah, Bayung Lencir (Sumatera Selatan) dan sebuah rumah makan di Sumatera Barat. "Hanya tiga kali istirahat," kata dia. Bus-bus Sumbar tempat makan terakhirnya mayoritas di daerah Dharmasraya atau Sijunjung.


Tol Padang-Sicincin (Foto Hutama Karya)


Soal waktu tempuh, Wardi menyebut, sekarang Padang-Jakarta butuh 23 hingga 27 jam saja. "Itu bukan berarti ugal-ugalan di jalan," kata dia.

Dia menyebut, perusahaan bus menetapkan kecepatan maksimal ketika melintasi tol. Tujuannya, supaya keselamatan penumpang terjamin. Jalan yang bagus bukan berarti para sopir bebas saja memacu kendaraan. "Kita selalu diberikan batas maksimal, keselamatan dan kenyamanan penumpang adalah yang utama," kata dia.

Sejak ada jalan tol trans Sumatera (JTTS), masyarakat Sumatera Barat lebih cenderung menggunakan moda transportasi darat. Secara kasat mata, antara pukul 09.00 hingga pukul 11.00, pool bus dijubeli warga yang akan berangkat. 


Di Padang, pool bus tersebar pada banyak tempat. Bus NPM markasnya di Jalan Juanda, sementara ANS di Khatib Sulaiman. Dua bus legendaris itu bermarkas di pusat kota. Sementara bus lain berpusat di kawasan by pass, seperti Gumarang Jaya, Transport Ekspres, MPM, Family Raya dan Armada Bumi Minang.


Bukan hanya ramai penumpang, jumlah bus yang berangkat dari Padang ke Jakarta juga meningkat pesat. Begitu pula bus yang berangkat dari Utara Sumatera Barat, yang basis pemberangkatan dari Payakumbuh dan Bukittinggi.


Ketua Organda Sumbar S Budi Syukur mengatakan, JTTS berdampak positif bagi pengusaha bus karena masyarakat semakin banyak memilih dan menyenangi naik bus ketimbang pesawat. “Penumpang meningkat pesat, perusahaan juga berbenah dengan mengadakan armada baru dan memberikan pelayanan terbaik," kata dia.


Sopir bus mengatakan, rata-rata pengusaha di Sumbar mengoperasikan bus-bus terbaru. Dia menjelaskan, penumpang banyak yang bertambah karena naik bus semakin nyaman.  Selain nyaman, waktu tempat juga singkat. “Ini efek tol yang mempercepat waktu sampai di Jakarta," ujarnya. 

Pengurus pool bus NPM di Padang, Hariando mengatakan, biasanya waktu tempuh Padang ke Jakarta melewati lintas tengah memakan waktu hingga 48 jam. Sejak ada tol, perjalanan lebih aman, praktis serta efisien.

“Sejak ada tol, kalau kondisi normal, rata-rata butuh waktu 26-30 jam Padang-Jakarta. Itu termasuk tiga kali istirahat,” kata Hariando.


Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) sudah dirasakan manfaatnya, baik pengguna angkutan, pengusaha serta pelaku pariwisata. Terbukti sudah, infrastrukur memang tak bisa dimakan, tapi memudahkan orang untuk mencari makan. Tol memangkas waktu serta mengurangi pengeluaran masyarakat dalam bepergian. Nikmat mana lagi yang akan didustai? 

Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang 1.064 kilometer dengan 551 ruas tol konstruksi dan 513 ruas tol operasi.

Ruas yang telah beroperasi secara penuh, Bakauheni-Terbanggi Besar (141 kilometer), Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 kilometer), Palembang-Indralaya (22 kilometer), Medan-Binjai seksi 2 dan 3 (15 kilometer), Pekanbaru-Dumai (131 kilometer) dan Sigli-Banda Aceh seksi 4 Indrapuri – Blang Bintang (14 kilometer).


Sementara tol Padang-Pekanbaru, masih begitu-begitu saja. Tol ruas ini pembangunannya kalah oleh polemik dan saling lempar pernyataan.

Tol Padang-Pekanbaru membentang sepanjang 254,8 kilometer dari Padang, menuju Bukittinggi, hingga berakhir di Pekanbaru. Jalan ini merupakan sirip dari tol Trans Sumatera yang menjadi salah satu proyek strategis nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 58/2017. Pembangunan tol ini dikerjakan PT Hutama Karya. Biaya investasi pembangunan ini diperkirakan Rp78,09 triliun dengan target penyelesaian selama lima tahun (2018-2023).


Manfaat Tol untuk  Sumbar

Gubernur Mahyeldi di laman resmi pemerintah provinsi menyebut, banyak manfaat tol untuk Sumatera Barat. Dia memberikan ilustrasi, saat pembangunan tol Cipularang, sepanjang 58 kilometer pada 2006 yang menelan biaya sekitar Rp1,6 triliun dan 100 persen dikerjakan tenaga lokal. 

Proyek itu melibatkan 50 ribu tenaga kerja. Selain menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak, pembangunan tol Cipularang juga meningkatkan nilai konsumsi melalui penggunaan 500 ribu ton semen, 25 ribu ton besi, beton 1,5 juta meter kubik dan 500 ribu meter kubik pasir. 

”Kita dapat bayangkan, pembangunan tol Padang - Pekanbaru dengan skala lebih besar, dalam masa pembangunannya saja sudah memberi gambaran dampak ekonomi yang besar,” tulis Mahyeldi.

Manfaat lain, tulis gubernur, setelah pembangunan selesai, arus barang lebih lancar, maka bahan baku (pertanian, perkebunan, hasil industri dan tambang) dan lain-lain yang diangkut dari lokasi ekploitasinya meningkat, demikian juga hasil produksi yang diangkut ke konsumen meningkat dan ini akan meningkatkan transaksi ekonomi.

Manfaat lain, tulis Mahyeldi, sarana transportasi yang lancar akan meningkatkan mobilitas orang dan barang, dengan sendirinya meningkatkan berbagai sektor seperti pariwisata, perdagangan, pertanian, pertambangan, jasa dan sektor lainya.

“Dengan adanya tol,  daya saing Sumatera Barat meningkat, investasi semakin menarik dan pasti membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” tulis gubernur.


Tol Hutama Karya di Aceh (Foto Hutama Karya)


Mari Wujudkan Tol

Semestinya masyarakat Sumatera Barat bersyukur dengan pembangunan tol. Betapa tidak, di tengah pandemi banyak dana pembangunan dialihkan pemerintah untuk penanganan Covid-19, tapi proyek infrastruktur berupa tol Padang-Pekanbaru dananya tak diusik sama sekali. Tapi, kendala di lapangan sangat banyak.

Tol Padang-Pekanbaru ground breaking-nya diresmikan Presiden Joko Widodo, Jumat (9/2/2018).  Tiga tahun berlalu, pembangunan berjalan lamban. Lambatnya pekerjaan bukan karena Hutama Karya selaku pihak yang membangun lalai, tapi terkendala dengan berputar-putarnya persoalan lahan. 

Polemik tentang tol Padang-Pekanbaru, khususnya Padang-Sicincin terjadi awal Maret 2021. Sempat beredar kabar kalau pembangunan tol itu dihentikan. Bahkan, disebut-sebut Gubernur Mahyeldi tak tahu kalau pembangunan tol dihentikan.

Tak kalah serunya, Mahyeldi memberikan tanggapan. Dia menyebut, dalam membuat berita pakailah etika. “Sampaikan yang benar. Jangan sebarkan hoaks. Tak benar tol Padang-Pekanbaru dihentikan,” kata dia lewat laman Kominfo Sumbar, Jumat (6/3/2021). 

PT Hutama Karya turut memberikan penjelasan soal isu tol dihentikan tersebut. Hutama Karya menyebutkan, dalam membangun proyek tol Padang-Pekanbaru ruas Padang-Sicincin, perusahaan kerap dihadapkan kendala di lapangan, seperti pembebasan lahan. 

“Pembebasan lahan di wilayah Sumatera Barat memang masih menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan hingga saat ini,” ujar Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro dalam keterangan tertulis,  Sabtu (6/3/ 2021).

Menurut dia,  bila perkembangan proyek tidak terlampau signifikan, kondisi ini bukan lantaran pembangunan jalan yang lamban. Koentjoro mengatakan situasi itu disebabkan oleh perusahaan yang hanya bisa menggarap konstruksi tol sesuai dengan lahan yang telah dibebaskan.

Jika tersedia kelebihan sumber daya, perusahaan akan melakukan refocusing ke ruas proyek jalan tol lain lahannya lebih siap. Koentjoro menambahkan, dalam mengerjakan proyek pembangunan, perusahaan mengikuti arahan dan kebijakan regulator,  dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Perusahaan tidak pernah mengeluarkan pernyataan di luar siaran pers  resmi yang didistribusikan oleh Komunikasi Korporat Hutama Karya. Jika terdapat informasi simpang siur yang beredar, perusahaan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut," ujar Karya Koentjoro.

Sebetulnya, pemerintah daerah ingin tol Padang-Pekanbaru segera rampung. Khusus persoalan di Padang Pariaman, Bupati Suhatri Bur tak ingin persoalan berlarut-larut. Dia ingin semua stakeholder mendukung pembangunan tol, karena akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

Dia menyebut, kalau akses Padang-Pekanbaru lancar,  banyak produk Padang Pariaman yang bisa dijual ke Pekanbaru hingga Dumai. “Janganlah pembangunan tol dihalang-halangi,” kata dia.

Suhatri Bur menekankan, pembangunan tol perlu segera diselesaikan, karena pembangunan tol akan memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat. "Ketika pembangunan tol selesai, akan menarik investor untuk berinvestasi di Padang Pariaman, yang secara otomatis memberikan dampak terhadap perekonomian dan pendapatan daerah," kata dia.  

Sementara Wakil Bupati Rahmang menegaskan, pembangunan ruas tol Padang-Pekanbaru mesti jalan terus. Tak ada cerita batal.  Dia menyampaikan hal itu ketika pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah tol Padang-Pekanbaru, Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin -Lubuak Alung - Padang (STA 4 + 200 - 36 + 600) dilakukan di kantor Bupati Padang Pariaman, Jumat (5/3/2021).

PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Seksi I Siska Martha Sari, mengatakan tidak ada pembatalan dalam pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Ini program nasional. Bahkan pengadaan tanah untuk pembebasan lahan Seksi I di daerah Kasang, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin dan terakhir di Kapalo Hilalang  sudah berjalan.

Siska Martha Sari menegaskan, Kementerian PUPR tetap melanjutkan progres pengadaan tanah untuk pembangunan tol Padang-Pekanbaru. "Bahkan masyarakat  sepakat penggantian lahan yang terkena pembangunan  tol, yang dulu sempat terkendala dalam hal penggantian," ungkapnya.

Sebenarnya, kata Siska, banyak keuntungan yang didapat masyarakat dari banyaknya item penilaian pengadaan tanah. Di samping nilai pasar tanah yang paling menentukan, juga dinilai solatium ditambah lagi nilai premium. Jadi, lagi-lagi nikmat manalagi yang akan didustai?

Tim apraisal juga memperhatikan nilai tanah secara detail berdasarkan banyak faktor ini. Sebagai contoh, tanah yang berada di pinggir jalan lebih mahal daripada di pedalaman. Tanah matang dan tidak matang juga berbeda harganya. 

Tanah yang memiliki sertifikat lebih mahal dibandingkan tanah yang belum memiliki sertifikat. Penilaian nilai ganti kerugian tanah dilaksanakan oleh apraisal sebagai konsultan independen.

"Selama ini masyarakat hanya mengira harga tanah diukur berdasarkan NJOP, padahal itu tidak betul, NJOP hanya sebagai salah satu item dalam penilaian tim apraisal. Yang paling menentukan adalah nilai pasar tanah. Banyak faktor penilaian lainnya juga," jelasnya.

Ia menyampaikan, pembebasan lahan Seksi I dilakukan supaya pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan. Total panjang ruas jalan yang dibebaskan dari 0 hingga 36 kilometer, secara luas sudah mencapai 20.4 persen dan secara proses pengadaan tanah tahap per tahap kegiatan sudah berjalan 56-57 persen. 

Terkait anggaran pembebasan lahan, Siska mengatakan masih mencukupi. Namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah apabila dibutuhkan.  "Kita sudah menganggarkan Rp200 miliar untuk pembebasan lahan jalan tol ini. Yang sudah direalisasikan sampai bulan ini sekitar Rp90 miliar, jadi masih tersisa Rp110 miliar lagi," sebutnya.

Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumbar, Yuhendri Yakub menyampaikan terhadap semua tahapan yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik. "Baik progres sampai penggantian lahan sudah berjalan lancar," ungkap Yuhendri.

Dalam penggantian lahan memang terkesan lambat dikarenakan pengurusan dokumen kepemilikan dari masyarakat terlambat diserahkan ke  BPN. Tetapi pihaknya tetap memberi dorongan, agar percepatan pengurusan dokumen bisa terlaksana. "Kita tetap melakukan penggantian lahan masyarakat yang terkena pembangunan tol," tuturnya pada liputankini.com.


Rumah Makan Hidup Lagi

Sejak ada JTTS, rumah makan di Sumatera hidup lagi. Tiap hari, dari Sumatera Barat ada 26 bus yang berangkat tujuan Jakarta, maupun sebaliknya. Andai kata tiap bus berisi 30 penumpang dari 41 kapasitas tempat duduk, berarti 780 warga yang akan jadi konsumen rumah makan tiap kali persinggahan. 

Di Sumatera, rata-rata rumah makan mematok tarif Rp30 ribu perorang. Maka, nilai nominal dari penumpang yang singgah itu mencapai Rp23.400.000. Lalu, dikalikan lagi tiga persinggahan, maka nilai ekonominya mencapai Rp70.200.000. Nilai yang fantastis berputar dalam perjalanan yang lebih kurang 26 jam itu! Nah, lagi-lagi nikmat mana lagi yang akan didustai.

Dasirwan, warga Padang yang pekan lalu  dari Jakarta menyebutkan, rumah makan di Sumatera kini ramai kembali. Padahal, sejak ada tiket pesawat murah, rumah makan nyaris mati suri lantaran masyarakat berpaling moda transportasi. Rumah makan ramai Kembali itu merupakan efek dari JTTS.

“Saya makan di Gunung Medan, memang sangat ramai sekarang,” katanya. 

Pengusaha angkutan, sopir dan pejabat pemerintah sudah sepakat kalau tol memberikan manfaat, lalu mengapa tetap saja manfaat itu didustai? Tol merupakan peradaban masa depan, sepatutnya pula generasi sekarang menjadi bagian dari sejarah yang akan selalu dikenang. Lapangkan dan jangan dipersulit upaya pemerintah untuk membuat konektivitas negeri melalui tol. (EDWARDI)







 


Komentar Anda

Lebih baru Lebih lama