DPC Partai Demokrat Pasaman Barat Mengadu ke Polres

 Pengurus Demokrat Pasbar serahkan surat ke Kapolres (pakai baju koko)


LIPUTANKINI.COM-Jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Pasaman Barat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan surat pengaduan dan perlindungan hukum ke Polres Pasaman Barat, Jumat (2/4/2021)


Surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat, Yulianto didampingi sekretaris Nazwar, bendahara Endra Yama Putra dan sejumlah anggota DPRD Fraksi Partai  Demokrat  Sifrowati, Juniwar, Subandrio, Sahriman dan beberapa anggota pengurus harian lainnya.


“Kita berkoordinasi dengan Polres agar menindak tegas oknum-oknum ilegal mengatasnamakan kepengurusan DPC Partai Demokrat Pasaman Barat untuk kepentingan tertentu," kata Yulianto  saat dikonfirmasi, Senin (5/4/2021). 


Di depan Kapolres Pasbar AKBP Sugeng Hariadi, Yulianto menyampaikan tujuan dari pengaduan dan perlindungan hukum ini untuk mencegah adanya pihak-pihak yang sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan hukum, kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat serta mengganggu demokrasi di Indonesia.


Yulianto menjelaskan, ada beberapa poin penting yang tertuang dalam surat pengaduan dan perlindungan hukum menyikapi hasil kongres luar biasa (KLB).


Pertama, DPC Pasaman Barat solid dan setia kepada hasil kongres V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, ketua Umum yang diakui negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono.



Kedua, lambang Partai Demokrat (termasuk atribut/ panji-panjinya) telah didaftarkan dan diakui  negara sesuai dengan Nomor Pendaftaran IDM000201281 yang telah disahkan  Kementerian Hukum Dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007 dan diperpanjang 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027. Pengesahan dimaksud menyatakan pemilik merek/lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor. 41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320.


Ketiga, telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada 5 Maret 2021 yang bertempat di Sibolangit, Sumatera Utara, baik dari aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai, (poin 1 dan 2).


Keempat,  patut diduga secara ilegal yang akan membentuk kepengurusan, menggunakan lambang/merk Partai (termasuk atributnya) Partai Demokrat dan membuka kantor mengatasnamakan Partai Demokrat secara tidak sah dan melawan hukum.


Pengurus Partai Demokrat Pasaman Barat meminta kapolres tidak memberikan izin dan menindak secara tegas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab  dengan mengatasnamakan Partai Demokrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (bobi)






 


Komentar Anda

Lebih baru Lebih lama