Indonesia Perlu Pengadilan Persoalan Tanah


 Foto bersama usai jumpa pers tentang masalah pertanahan. (veri)


BATAM-Persoalan tanah demikian banyak di Indonesia. Saatnya pemerintah membuat pengadilan yang khusus menangani persoalan itu.


Forum Korban Mafia Tanah (FKMTI) Kepri menggelar konferensi pers dan sesi tanya jawab dengan warga dan pengusaha di Hotel 89, Penuin, Batam, Rabu (7/4/2021).


Dewan Penasihat FKMTI Indonesia Bagian Barat dan Sulawesi, Yanes Yosua Frans mengatakan, sudah seharusnya pemerintah membentuk pengadilan khusus yang menangani sidang persoalan tanah di Indonesia. 


"Perlunya pengadilan pertanahan itu karena karena kalau kita lihat, kasus tanah yang perkaranya sampai ke meja hijau, selalu memakan waktu yang panjang, bahkan tidak bisa dipastikan kapan waktu selesainya," ujar Yanes.


Maka, sebut Yanes, dengan adanya pengadilan khusus itu, akan bisa memberikan kepastian waktu, jadi tidak bertele-tele memakan waktu yang lama dan sidangnya bila perlu cukup digelar sekali saja.


Dalam sesi tanya jawab, warga menunjukan sertifikat tanahnya yang telah didapatkannya dari program nasional (Prona), namun menurutnya ada yang janggal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.


Sementara, warga yang hadir menyampaikan rasa kekecewaannya lantaran sudah delapan tahun menunggu sejak dari 2013, akan tetapi setifikat tanahnya tak kunjung didapatkannya dari BPN/ATR.


Hal yang sama juga disampaikan pengusaha Batam, Juanda. Ia merasa kecewa terkait lahannya di daerah Batuampar, Batam.


Warga Tanjung Uma juga menyampaikan persolan terkait masalah tanah. Warga mengatakan, meski sudah berstatus kampung tua, namun masih ada saja pihak yang mengusik lokasi tempat tinggal mereka.


Menanggapi keluhan dan permasalahan yang disampaikan warga dan pengusaha, Yanes akan menyampaikan permasalahan itu kepada Presiden Jokowi. "Saya akan menyampaikannya, mudah-mudah dalam waktu dekat ini bisa bertemu dengan Pak Presiden," ucapnya.


Ia juga mengatakan, agar persoalan yang dihadapi itu diteruskan ke FKMTI Kepri, supaya bisa ditindaklanjuti. "Sampikan saja ke FKMTI Batam, dan siapkan semua berkasnya." ujarnya.


Ia menerangkan, persolan mafia tanah adalah persoalan yang sangat krusial yang harus segera dituntaskan di negara ini, sehingga dibutuhkan kerja sama peran dari semua pihak dalam hal ini para aparat penegak hukum sebagai yang telah disampaikan Presiden Republik indonesia.


"Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengatakan dengan tegas supaya aparat penegak hukum menangkapi semua mafia tanah, siapapun itu," cetus Yanes.


Yanes meminta masyarakat untuk tidak takut untuk melaporkan jika melihat dan mengetahui ada orang atau oknum-oknum yang sengaja bermain-main terkait persoalan tanah di manapun itu di indonesia ini. (Veri Gulo)






 


Komentar Anda

Lebih baru Lebih lama