Dugaan Perjalanan Fiktif di Sekretariat DPRD, Kejari Tingkatkan ke Penyidikan

Ginanjar Cahya Permana.


PASAMAN BARAT-Kejaksaan Negeri Pasaman Barat naikkan status penyelidikan ke penyidikan dalam kasus dugaan perjalan fiktif di Sekretariat DPRD kabupaten itu.

Diduga ada perjalanan dinas fiktif pada anggaran 2018 dan 2019. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Ginanjar Cahya Permana melalui Kepala Seksi Intel Elianto, Jumat (30/4/2021) di Simpang Empat, anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Pasaman Barat pada 2018 terserap Rp19.995.475.482 dari total anggaran Rp34.905.479.482. 

"Sedangkan anggaran 2019 yang terserap Rp18.717.210.489 dari total Rp32.015.823.405," katanya. 

Ia menyebutkan, tim penyidik Kejaksaan Negeri telah gelar perkara terkait kasus itu. Tim penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup kuat terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Pihak-pihak terkait juga sudah dilakukan pemanggilan pada tahap penyelidikan dan nantinya akan dilakukan pemanggilan ulang pada proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara," sebutnya.

Pihaknya mengharapkan tidak ada lagi tindakan dengan modus yang sama di Pasaman Barat di masa depan.  "Kami sedang pemberkasan dan meminta audit kerugian negara serta tim penyidik melengkapi berkas yang diminta auditor sebagai bahan perhitungan," ujarnya.

Ia menambahkan, dua bulan terakhir ini Kejaksaan Negeri Pasaman Barat meningkatkan tiga perkara penyidikan. Antara lain perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan gedung aula Dinas Pendidikan anggaran 2016 dengan pagu dana terkontrak Rp1.232.044.000. 

Kemudian perkara dugaan tindak pidana pembangunan lapangan tenis indoor pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang anggaran 2018 dengan pagu dana terkontrak Rp1.391.930.000. 

Kemudian, dugaan perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat DPRD anggaran 2018 dan 2019. "Untuk penetapan tersangka dilakukan secepatnya sambil pemberkasan dan menunggu audit kerugian negara," tegasnya. (bobi)

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama