Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Sumbar Jadi Sorotan

Wiku Adisasmito


JAKARTA-Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyoroti tren kenaikan kasus aktif di lima provinsi yang juga telah melebihi persentase kasus aktif di tingkat nasional. Menurut Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, tren kenaikan kasus di lima provinsi ini telah terjadi selama empat minggu terakhir.

Kelima provinsi tersebut, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Tengah.

“Lima provinsi ini menjadi perhatian karena tidak hanya kasus aktifnya yang mengalami tren kenaikan, tetapi juga angkanya melebihi persen kasus aktif nasional,” kata Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Wiku menjelaskan secara detail. Di Riau tercatat konsisten mengalami penurunan kepatuhan menjaga jarak lima persen sejak minggu pertama yang juga diikuti dengan kenaikan kasus aktif enam persen selama empat minggu terakhir.

Di Kepulauan Riau mengalami penurunan kepatuhan menjaga jarak empat persen sejak minggu kedua, diikuti dengan kenaikan kasus aktif delapan persen. Di Sumatra Barat mengalami penurunan kepatuhan menjaga jarak dua persen sejak minggu ketiga diikuti kenaikan kasus aktif dua persen.

Di Sumatera Selatan mengalami penurunan tiga persen pada kepatuhan menjaga jarak yang konsisten sejak minggu pertama pemantauan dan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dua persen sejak minggu kedua pemantauan. Dan, di Sulawesi Tengah mengalami penurunan kepatuhan menjaga jarak sebesar 30 persen yang diikuti dengan kenaikan kasus aktif satu persen.

“Hal ini menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap prokes, terutama menjaga jarak dan menghindari kerumunan, secara signifikan berpengaruh terhadap kenaikan kasus aktif di suatu wilayah,” kata Wiku yang dikutip republika.co.id.

Wiku mengatakan, seharusnya kepatuhan protokol kesehatan dapat selalu ditingkatkan dan dipantau melalui posko di tingkat desa atau kelurahan. Namun, di lima provinsi tersebut jumlah posko yang terbentuk masih sedikit, sekitar 40-80 posko.

Ia pun mengingatkan peran posko yang sangat penting dalam memantau kepatuhan masyarakat. Karena itu, ia meminta pimpinan daerah agar segera membentuk posko dan menyediakan anggaran yang dibutuhkan.

“Provinsi-provinsi lainnya, seperti Aceh, bisa membentuk posko dengan jumlah yang besar sesuai dengan jumlah desa atau kelurahan yang ada di wilayah tersebut dan terbukti kasus aktifnya mengalami penurunan yang konsisten selama empat minggu,” kata Wiku. (*)


Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama