198.355 Warga Sumbar Ditindak karena Langgar Prokes

 Wagub dialog dengan petugas.


PADANG-Sudah 198.355 warga telah ditindak saksi dan teguran karena pelanggaran protokol kesehatan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Perda) Nomor 6/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Ini menandakan salah satu keseriusan Pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di berbagai kabupaten/kota.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Hefdi, Minggu (18/7/2021).

Hefdi juga menerangkan berdasarkan laporan Satpol PP Sumbar terhitung 1 Januari-16 Juli 2021, dari 198.355 orang, 196.266 orang saksi sosial, 2.129 orang denda administrasi (Rp100 ribu perorang), pelaku usaha 2.389 unit dalam 578 penyelenggaraan. Daerah terguran tertulis dan denda didominasi Padang 456 orang, Padang Panjang 575 orang dan Tanah Datar 575, tertinggi teguran tertulis dan denda bagi pelaku usaha. 

"Sementara sanksi kerja sosial tertinggi terdapat di 6 daerah, Pesisir Selatan 35.085 orang, Padang 25.168 orang, Kota Solok 18.752 orang, Bukittinggi 16.149 orang, Dhamasraya 13.245 orang, Pasaman 13.189 orang dan Tanah Datar 11.862 orang," ungkapnya.

Hefdi juga mengatakan, gubernur dan wakil gubernur Sumbar dalam setiap kegiatannya baik dalam kota maupun luar kota selalu memberikan sosialisasi dan menghimbau masyarakat untuk taat protokol kesehatan. 

"Disiplin protokol kesehatan sangat penting dalam menghadapi tantangan penyebaran wabah Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Butuh kesadaran secara mandiri dari diri masyarakat untuk melindungi dirinya dari bahaya wabah Covid-19," ajaknya. 

Ia mengatakan untuk meningkatkan ketahanan dan imun tubuh, saat ini sosialisasi dan gerakan vaksinasi bagi masyarakat telah berkembang dengan dengan baik. Antusias masyarakat sangat tinggi. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan vaksin di banyak tempat.  (BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR)

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama