7 Agustus 1669 Melawan Penjajah, 7 Agustus 2021 Melawan Pandemi

Bangunan bersejarah di Padang yang dulunya jadi kantor wali kota


PADANG-Hari ini, Kota Padang merayakan HUT ke-352. Tak banyak orang tahu, kenapa 7 Agustus dijadikan hari peringatan HUT. Sejarah menjawab, tanggal itu terjadi peristiwa bersejarah di ibukota Sumatera Barat tersebut. Dulu rakyat Padang melawan penjajahan, sekarang berhadapan dengan pendemi.

Dikutip dari wikipedia, VOC berhasil mengembangkan Padang dari perkampungan nelayan menjadi kota metropolitan pada abad ke-17. Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. 

Dalam perkembangan selanjutnya, pada 7 Agustus 1669 terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Meski dapat diredam oleh VOC, peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai tahun lahir Kota Padang.

Namun, patut dicatat pula, tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Diperkirakan kota ini pada awalnya berupa sebuah lapangan, dataran atau gurun yang luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata padang juga dapat bermaksud pedang.

Menurut tambo, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari Dataran Tinggi Minangkabau (darek). Tempat permukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang.

Kampung-kampang baru kemudian dibuka ke arah utara permukiman awal tersebut, yang semuanya termasuk Kenagarian Padang dalam adat Nan Dalapan Suku; yaitu suku-suku Sumagek (Chaniago Sumagek), Mandaliko (Chaniago Mandaliko), Panyalai (Chaniago Panyalai), dan Jambak dari Kelarasan Bodhi-Chaniago, serta Sikumbang (Tanjung Sikumbang), Balai Mansiang (Tanjung Balai-Mansiang), Koto (Tanjung Piliang), dan Malayu dari Kelarasan Koto-Piliang.Terdapat pula pendatang dari rantau pesisir lainnya, yaitu dari Painan, Pasaman, dan Tarusan.

Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatra berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung.Namun, pada awal abad ke-17 kawasan ini telah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh.

Kehadiran bangsa asing di Padang diawali dengan kunjungan pelaut Inggris pada tahun 1649.Kota ini kemudian mulai berkembang sejak kehadiran bangsa Belanda di bawah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan luhak.

Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan permukiman baru di pesisir barat Sumatra untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau. 

Selanjutnya pada tahun 1668, VOC berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatra, sebagaimana diketahui dari surat Regent Jacob Pits kepada Raja Pagaruyung yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini.

Beberapa bangsa Eropa silih berganti mengambil alih kekuasaan di Padang. Pada tahun 1781, akibat rentetan Perang Inggris-Belanda Keempat, Inggris berhasil menguasai kota ini.Namun, setelah ditandatanganinya Perjanjian Paris pada tahun 1784 kota ini dikembalikan kepada VOC.

Pada 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut Prancis yang bermarkas di Mauritius bernama François Thomas Le Même, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Prancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan.[23] Kemudian pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada 17 Maret 1824.

Pada 1837, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah Pesisir Barat Sumatra (Sumatra's Westkust) yang wilayahnya meliputi Sumatra Barat dan Tapanuli sekarang. 

Selanjutnya kota ini menjadi daerah gemeente sejak 1 April 1906 setelah keluarnya ordonansi (STAL 1906 Nomor 151) pada 1 Maret 1906. Hingga Perang Dunia II, Padang merupakan salah satu dari lima kota pelabuhan terbesar di Indonesia, selain Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Menjelang masuknya tentara Jepang pada 17 Maret 1942, Padang ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatra menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.

Melawan pandemi

Dulu pejuang melawan penjajahan, sekarang melawan pandemi.  Wali Hendri Septa mengatakan, peringatakan hari menjadi penggerak untuk terus melawan pandemi covid-19. “Tetap bersemangat untuk melawan pandemi covid-19. Kita juga tidak boleh berpangku tangan dan tetaplah berprestasi,” kata Hendri Septa.

Hendri Septa menyebut, rapat paripurna secara luring hanya akan diikuti pimpinan DPRD bersama anggota, gubernur, wali kota, forkopimda dan para penerima penghargaan.

Sementara kepala OPD, camat dan lurah dan jajaran serta stakeholder terkait lainnya akan mengikuti secara daring di kantornya masing-masing.

Wali kota juga mengajak seluruh warga bersatu menjadikan Padang yang tangguh, kuat di segala kondisi, termasuk saling mengingatkan dan menjaga akan bahaya Covid-19. (*)

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama