Mendagri Tegur 10 Kepala Daerah, Satu dari Sumbar

 

Tito Karnavian

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur sepuluh bupati/wali kota terkait pencairan insentif tenaga kesehatan daerah.  Satu dari Sumatera Barat.


Teguran dilayangkan melalui surat tertanggal 26 Agustus 2021 kepada lima wali kota dan lima bupati. Mereka yang mendapatkan teguran, wali kota Padang, Bandar Lampung, Pontianak, Langsa, dan Prabumulih, serta bupati, Nabire, Madiun, Gianyar, Penajam Paser Utara dan Paser. 

Ke-10 daerah itu memperoleh catatan khusus berdasarkan data Kementerian Keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran insentif nakes daerah 2021 yang bersumber dari refocusing delapan persen dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2021, terhitung sampai dengan 15 Agustus 2021.

Rinciannya, Padang belum merealisasikan anggaran insentif nakes daerah yang bersumber dari refocusing delapan persen DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan Rp50,9 miliar. Bandar Lampung belum merealisasikan anggaran Rp11,07 miliar.

Kota Pontianak belum merealisasikan anggaran Rp19,8 miliar. Kota Prabumulih belum merealisasikan anggaran insentif nakes daerah Rp750 juta.

Kota Langsa belum menganggarkan alokasi insentif nakes daerah yang bersumber dari refocusing delapan persen DAU/DBH TA 2021 dalam APBD 2021. Kemudian, Kabupaten Nabire belum merealisasikan anggaran insentif nakes daerah yang bersumber dari refocusing delapan persen DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan Rp16,2 miliar.

Kabupaten Madiun belum merealisasikan anggaran Rp16,8 miliar. Kabupaten Gianyar belum merealisasikan anggaran insentif nakes daerah yang dianggarkan Rp26,05 miliar.

Kabupaten Penajam Paser Utara belum merealisasikan anggaran Rp20,9 miliar. Kabupaten Paser belum merealisasikan anggaran insentif nakes daerah yang bersumber dari refocusing delapan persen DAU/DBH 2021 yang dianggarkan Rp21,9 miliar.

Padahal, ke-10 kabupaten/kota tersebut, sesuai data dan informasi pada website https://vaksin.kemkes.go.id per 18 Agustus 2021, tingkat transmisi komunitas berada pada Level 4. Artinya kejadian pada wilayah tersebut sangat tinggi dan kasus Covid-19 yang didapat secara lokal tersebar luas dalam 14 hari terakhir, serta risiko infeksi yang sangat tinggi untuk populasi umum.

Tito meminta, bupati/wali kota melakukan langkah-langkah percepatan pembayaran insentif nakes daerah (Innakesda) yang bersumber dari refocustng delapan persen DAU/DBH TA 2021, serta melaporkan realisasi pembayarannya.

“Dalam hal alokasi anggaran pada APBD tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kekurangan lnnakesda TA 2020 dan pembayaran lnnakesda TA 2021, Bupati/ Walikota dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2021,” ujar Tito yang dikutip dari republika.co.id. (*)

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama