Balitbang Kota Solok Sampaikan Hasil Kajian Perda Etika


Penyampaian hasil kajian


KOTA SOLOK - Kepala Balitbang Marwis sampaikan menyampaikan hasil kajian pada laporan akhir saat seminar konsultasi publik, Kamis (2/9/2021) bertempat di aula Balitbang.

Badan Penelitian dan Pengembangan pada 2021 telah mengadakan evaluasi kebijakan. Kali ini, kebijakan yang menjadi sasaran Balitbang untuk dievaluasi adalah Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kelitbangan terdiri atas Kelitbangan Utama dan Kelitbangan Pendukung.

Evaluasi kebijakan yang menjadi salah satu dari tujuh bagian Kelitbangan Utama merupakan suatu proses penilaian yang sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan program dengan menggunakan kriteria model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Keberadaan Perda ini menjadi istimewa karena tidak banyak pemerintah daerah yang memiliki Perda tersebut. Namun demikian, Perda ini harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku sekarang sehingga tidak kehilangan dasar berpijak secara yuridis dan agar kepastian hukum yang menjadi pilar utama dari berlakunya suatu norma hukum dapat diterapkan di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Solok.

Dalam pelaksanaannya, Perda ini masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kajian evaluasi Perda kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan selama satu setengah bulan, yang terlaksana atas kerja sama Balitbang Kota Solok dengan tim ahli dari Universitas Andalas Padang dan melibatkan tim teknis dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Berbagai tahapan kajian telah dilaksanakan mulai dari pemaparan dan pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir. Berdasarkan hasil kajian, disimpulkan bahwa Perda Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok telah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Dimana persoalan etika termasuk urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masih relevan untuk diberlakukan dengan beberapa perubahan baik dari sisi penamaan Perda maupun dari ruang lingkup pengaturan Perda. (SIS)

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama