100 Personel Brimob Dikirim ke Rimbang Baling, Ada Apa?



Personel Brimob yang dikerahkan ke lokasi perambahan hutan

PEKANBARU-Penanganan ilegal loging menjadi atensi Polda Riau. Tak tanggung-tanggung, 100 personel Satuan Brimob dikirim ke Hutan Rimbang Baling, Kabupaten Kampar.


Pasukan elit Polri ini akan bertugas memburu para pelaku ilegal loging yang berada di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa tersebut.

Kapolda Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, ini merupakan langkah kongkrit yang diambil jajarannya, untuk menuntaskan aktivitas ilegal, berupa perambahan hutan tersebut.

"Sebanyak 100 anggota Brimob kita kirim untuk penanganan lebih lanjut, sekaligus menjajal hutan Rimbang Baling dan sekitarnya," kata Kapolda Riau, usai patroli udara, Sabtu (27/11/2021).

Dijelaskan Agung, polda dan jajaran menyelenggarakan operasi ilegal logging, dengan sasaran wilayah barat Riau, yang berbatasan dengan provinsi tetangga, Sumatera Barat, di antaranya di wilayah Kabupaten Kampar dan juga Kabupaten Rohul.

"Kita baru selesai melaksanakan pantauan udara, kita mendapatkan dan meihat aktivitas ilegal loging di hutan produksi maupun kawasan konservasi," tuturnya.

"Kita juga memantau bagaimana aktivitas ini, sejatinya seperti apa," imbuh Jenderal polisi bintang dua tersebut.

Menurutnya, aktivitas ilegal loging ini, memiliki korelasi dengan beberapa hal. Terkait ini, pihaknya juga masih menunggu kajian lebih lanjut, terutama dari hasil pantauan yang didapat.

Agung menegaskan, menyelamatkan hutan, berarti juga menyelamatkan kekayaan negara. Untuk itu, jajarannya mengambil langkah-langkah kongkrit penegakan hukum. Dengan begitu, diharapkan perbuatan pihak-pihak yang mengambil kekayaan negara secara ilegal atau secara melawan hukum, bisa dihentikan.

"Berapa titik sudah kita ambil langkah, nanti akan kita sampaikan secara detil," ujar Kapolda.

Agung menjelaskan dari hasil pantauan udara, memang ditemukan adanya aktivitas yang mengarah ke ilegal loging. Polda juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DLHK Riau, terkait dengan kawasan yang ditetapkan sebagai hutan produksi.

"Karena hutan produksi ada mekanisme, ada tata caranya, ada pihak-pihak yang mungkin diberikan izin untuk mengelola hutan tersebut. Ini yang akan kita koordinasikan," katanya. (ES)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama