Sumbar Perluas Pasar UMKM Melalui e-Katalog


 Wagub pimpin rombongan studi banding ke Jatim


PADANG–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memperluas pasar bagi UMKM, salah satunya dengan memasukkannya ke dalam e-katalog sehingga seluruh OPD bisa berbelanja produk lokal sesuai aturan.

“Selama ini, OPD sulit melakukan pengadaan barang dan jasa dari UMKM atau vendor lokal karena tidak masuk dalam e-katalog. Kita carikan solusi agar mereka bisa masuk e-katalog lokal sehingga dapat diakses pemerintah sehingga pasarnya makin luas,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, Jumat (5/11/2021).

Guna mewujudkan hal tersebut, agar sesuai dengan aturan, pemprov perlu belajar dari daerah yang telah lebih dahulu menerapkannya. Salah satunya Jawa Timur. “Jawa Timur merupakan daerah yang lebih dahulu dan berhasil melaksanakan sistem pengadaan langsung berbasis e-commerce (marketplace). Kita perlu mempelajari keberhasilan itu untuk diterapkan di Sumbar,” kata Audy.

Dengan demikian tujuan untuk memberdayaan UMKM yang menjadi fokus dan prioritas bagi Sumbar bisa terealisasi secepatnya karena dengan dioptimalkannya keberadaan e-katalog lokal dan marketplace akan menjadi jembatan bagi UMKM lokal Sumbar untuk bisa mengakses dana APBD ataupun APBN.

Namun demikian, langkah tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena diperlukan kesamaan visi dan langkah antara kebijakan dengan operator pengelola pengadaan serta vendor-vendor dari UMKM-nya.

“Kita membawa beberapa pimpinan OPD Sumbar untuk belajar dan berbagi informasi/strategi ke Pemprov Jawa Timur guna menjadikan kebijakan daerah ini bisa lebih operasional dan diterima masyarakat, khususnya UMKM,” ujar Audy.

Audy mengatakan, Sumbar memiliki potensi UMKM yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Bahkan UMKM ini bisa menjadi mitra bisnis bagi banyak UMKM lain di provinsi lain dengan jembatan para perantau Minang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Hanya saja, di masa pandemi banyak UMKM yang mati atau hampir mati karena perputaran ekonomi yang sangat lesu. Atas pertimbangan hal tersebut maka diperlukan upaya berupa terobosan baru diantaranya penerapan e-katalog lokal seperti yang dilakukan Jawa Timur.

Setidaknya tersedia alokasi belanja langsung pemprov yang bisa diakses oleh UMKM melalui mekanisme Belanja Langsung (marketplace) sebesar lebih dari Rp500 miliar, dan ini belum termasuk anggaran kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Doni Rahmat Samulo mengatakan pemprov telah memulai upaya sebagaimana yang dilakukan oleh Jawa Timur. Namun saat ini ada beberapa kendala yang perlu untuk dibenahi seperti bagaimana pola mengajak UMKM untuk bisa segera bertransformasi menjadi UMKM Go Digital dan aktif menghubungi Biro PBJ.

Selanjutnya juga masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam hal administrasi keuangan. “Jangan sampai niat baik untuk mensukseskan program digitalisasi nasional, namun bermasalah dalam hal dokumen akuntabilitas,” katanya.

Saat ini jumlah UMKM yang potensial untuk digandeng sebagai toko daring sekitar 14.000 unit dan Dinas Koperasi UMKM siap untuk membantu biro PBJ dalam hal menyiapkan UMKM go digital.

Hasil kunjungan ke Jawa Timur diketahui setelah melaksanakan mekanisme belanja daring melalui platform Mbizmarket daerah itu mencatat transaksi yang dilakukan mencapai lebih dari Rp26 milyar dalam kurun waktu kurang dari setahun, dan komoditi yang paling dominan adalah makan minum rapat, catering dan ATK. Pemprov Jatim terus mengembangkan pola ini dengan lebih melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang ada di sana. (BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama