Konflik Agraria, Aktivis dan Mahasiswa Geruduk Pemkab Pasbar


 Aktivis dan mahasiswa aksi damai di Pemkab Pasbar


PASAMAN BARAT-Aktivis dan mahasiswa aksi damai untuk membela kaum petani yang di halaman kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (27/12/2021). Massa meminta pemerintah berbuat sesuatu dalam membantu kaum petani.

Koordinator aksi damai tersebut yang juga Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pasaman Barat, Pandu menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap atas banyaknya konflik agraria di daerah itu.

"Kami melihat progres penyelesaian konflik agraria oleh Bupati Pasaman Barat yang juga ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria, masih belum jelas dan tegas menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat," tegasnya. 

Ia menyebutkan, pandemi Covid-19 mengajarkan keterkaitan antara sistem lingkungan dan kesehatan sistem pangan.  "Sinergi antar sistem pangan, sistem ekologi dan sistem ekonomi adalah keharusan. Tapi pandemi juga menyoroti kelemahan sistem pangan di Indonesia serta pentingnya penanganan masalah ketahanan pangan yang tidak hanya berfokus pada dimensi ketersediaan pangan," sebutnya. 

Menurut Pandu, sistem apapun tentang kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tidak terlepas dari adanya upaya penyelesaian konflik agraria dan mengembalikan hak petani untuk kembali mengolah lahan miliknya. 

Sekretaris DPC SPI Pasaman Barat, Rio R.K Sikumbang menambahkan, pihaknya mencatat adanya peningkatan konflik agraria yang tak kunjung tuntas sejak 1990. 

Menurutnya, konflik agraria di basis SPI sebanyak 30 kasus dengan melibatkan 8.002 kepala keluarga dengan total luas tanah 22.437 hektare, dalam hal ini diperlukan peran aktif pemerintah dalam mempertahankan eksistensi masyarakat adat dan ikut terlibat dalam upaya penyelesaian konflik. 

"Sebanyak 73.735 kepala keluarga petani di Pasaman Barat merupakan warga miskin, dengan total penduduk 436.298 jiwa tentu ini merupakan angka yang mengerikan,” tegasnya. 

Rio menambahkan secara sosio ekonomi, tanah objek reforma agraria (TORA) bisa menjadi jawaban dalam menyelesaiakan konflik agraria, sebab program TORA yang ditawarkan SPI salah satu wujud upaya mensejahterakan petani. 

Namun, lanjutnya, diperlukan dukungan atas teknologi terapan guna meningkatkan added value komoditi yang dimiliki petani, secara sosio politik rakyat dan pemerintah mesti dalam satu kesatuan guna membangun kedaulatan nagari menuju kedaulatan negara. 

Salah satunya, dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang kedaulatan pangan untuk mendukung kebijakan dan programatik nyata dalam membangun kesadaran masyarakat sebagai warga yang berdaulat dan mandiri. 

Presidium Nasional DPP GEMA Petani, Yoggy E. Sikumbang, menjelaskan belum adanya kebijakan agraria yang mumpuni juga berdampak pada situasi konflik agraria di Indonesia. 

“Pada dasarnya, belum diketahui pasti berapa banyak jumlah konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Beberapa kementerian ataupun lembaga negara juga memiliki data yang berbeda-beda, "sesalnya.

Misalnya, lanjut dia, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, yang menyebutkan terdapat 196 kasus konflik agraria yang ditangani sejak 2018 sampai dengan April 2019 yang tersebar di 33 provinsi dengan luasan areal 2.713.369 hektare. 

Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) KSP Republik Indonesia, yang menyebutkan setidaknya terdapat 666 kasus aduan mengenai konflik agraria yang terjadi di Indonesia. 

Kendati berbeda, ulasnya, kedua data tersebut secara garis besar masih menunjukkan bahwa besarnya jumlah konflik agraria masih menjadi momok di Indonesia. 

"Perlu di ketahui bersama, Pasaman Barat merupakan kabupaten terbanyak konflik agrarianya di Sumatera Barat," tutupnya. (BOBI)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama