Persoalan Hutan di Air Bangis Capai Titik Temu, Semua Diuntungkan


 Gubernur pimpin  rapat tentang penyelesaian pengelolaan lahan hutan milik negara secara tidak sah untuk perkebunan sawit oleh masyarakat di Air Bangis.


PADANG-Penyelesaian pengelolaan lahan hutan milik negara secara tidak sah untuk perkebunan sawit oleh masyarakat di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremes Kabupaten Pasaman Barat menemukan titik temu tanpa merugikan pemerintah maupun masyarakat pengelola.

Gubernur Mahyeldi di Padang, Senin (27/12/2021) malam menyebutkan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah memberikan izin kepada pemprov untuk mengelola 1.300 hektare lahan yang telah dikembalikan masyarakat kepada negara melalui Polda Sumbar itu dengan pola perhutanan sosial.

"Ada tiga poin yang disampaikan Menteri KLHK yang menjadi pedoman kita untuk segera menyelesaikan persoalan ini, di antaranya menentukan skema perhutanan sosial yang akan digunakan serta menunjuk badan hukum yang memiliki izin sebagai pihak ketiga untuk pengelola serta memperhatikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari lahan tersebut," kata Mahyeldi di Padang.

Gubernur mengatakan, dalam rapat teknis tindaklanjut penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di Air Bangis dengan jajaran OPD terkait, kapolda dan Danrem.  "Ke depan, secepatnya harus ada langkah konkret karena solusi sudah diberikan KLHK, agar persoalan ini tidak berlarut-larut," ujarnya.

Gubernur menyampaikan apresiasi dari KLHK terhadap upaya yang dilakukan jajaran polda sehingga masyarakat mengembalikan lahan seluas 1.300 hektare kepada negara dan akan dijadikan model penyelesaian kasus yang sama pada berbagai daerah Indonesia.

Wakil Gubernur Audy Joinaldy yang dipercaya sebagai ketua tim penyelesaian penggunaan lahan secara tidak sah di Sumbar itu mengatakan proses untuk mencarikan solusi persoalan itu sudah dimulai sejak Mei 2021.  "Sudah hampir tujuh bulan proses surat menyurat bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Sekarang

Aspek legalitasnya sudah terpenuhi, persyaratannya sudah ada. "Segera tentukan siapa yang akan mengelola dengan sistem bagi hasil antara masyarakat pengelola dan pemerintah serta pastikan PNBP," kata Audy.

Ia menilai semakin lama dieksekusi, makin merugikan semua pihak karena harga sawit sedang tinggi dan kebutuhan secara nasional juga meningkat.

Kapolda Irjen Teddy Minahasa Putra dan Komandan Korem 032/Wirabraja Brigjen TNI Purmanto mendukung solusi yang telah memiliki dasar hukum tersebut dan meminta segera dilakukan.

Disebutkan harga sawit yang tengah tinggi dan sebagian sudah masuk masa panen memancing oknum masyarakat untuk memanen secara tidak sah sehingga berpotensi bermasalah kembali. "Lakukan secepatnya sesuai aturan," kata kapolda. (rls)





Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama