Wakil Wali Kota Padang Panjang: Pengelola Dana BOS Jangan Pernah Meminta


 Foto bersama setelah penyerahan penghargaan. (kominfo)


PADANG PANJANG-Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki komitmen untuk mencegah pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.

Terkait hal itu, pemerintah kota kembali gelar sosialisasi pencegahan pungli dan gratifikasi serta sosialisasi gemar menabung bagi kepala sekolah dasar, bendaharawan BOS, dan pengelola barang bagi SD Negeri se-Kota Padang Panjang di aula Disdikbud, Senin (27/12/2021)

.Wakil Wali Kota, Asrul menyampaikan, sejak dulu hingga kini pemko berkomitmen memberantas pungli dan gratifikasi. Salah satu langkah yang dilakukan, pemko membentuk unit pemberantasan pungli (UPP), unit pengendalian gratifikasi (UPG), rumah aspirasi serta lapor wali.

"Saya harap semua yang mengikuti sosialisasi ini benar-benar menjauhi pungli dan gratifikasi. Karena keduanya merupakan perbuatan yang buruk dan menyalahi aturan," kata Asrul yang dikutip dari Kominfo.

Guru ataupun tenaga pendidik, tambah Asrul, memegang peranan penting dalam membantu mewujudkan Padang Panjang sebagai kota antikorupsi yang bebas dari pungli dan gratifikasi.

“Para pengelola BOS (bantuan operasional sekolah) cukup rentan terlibat praktek ini, karena dana yang dikelola sangat besar. Ingat jangan pernah meminta uang ini, jangan pernah menerima dalam bentuk apapun. Tetap patuhi aturan," ujar Asrul.

Khusus untuk menabung, katanya lagi, ini dianjurkan bagi pendidik untuk anak-anaknya. Karena dengan menabung sejak dini, berarti sudah mengusahakan penyediaan biaya pendidikan sejak dini. Anak-anak pun sudah diajarkan hemat dari dini sehingga dewasa nanti mereka akan terbiasa melakukannya.

Inspektur Syahril menyampaikan, pungli adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

“Sedangkan gratifikasi adalah pemberian kepada pengawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” jelasnya. (*)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama