Dugaan Pemalsuan Surat di Desa Marok Tua Segera Disidangkan


 Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Lingga M. Heriyansyah 



LINGGA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga telah melimpahkan perkara dugaan pemalsuan surat di Desa Marok Tua ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pinang, Kamis (20/1/2022).

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Lingga M. Heriyansyah, mengatakan pada 3 Januari 2022 lalu, pihak penyidik dari Polres Lingga melakukan tahap dua penyerahan tersangka dan alat bukti ke Kejaksaan Negeri Lingga. "Selanjutnya, kami limpahkan ke pengadilan pada 20 Januari 2022," ungkapnya di Kejari Lingga, Selasa (25/1/2022).

Bila tak ada aral melintang, Senin (31/1/2022) mendatang, PN Tanjung Pinang akan menggelar sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Heriyansyah mengatakan, tersangka kasus ini akan segera disidangkan, S ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus pemalsuan surat. "Tersangka dijerat Pasal 263 tentang pemalsuan surat juncto 55 KUHP,"  kata M. Heriyansyah.

Sebelumnya, dikutip tribunbatam.id mantan kepala desa (kades) berinisial S berurusan dengan Polres Lingga. Saat masih menjabat sebagai kepala desa di Kecamatan Singkep Barat, ia terbukti menerbitkan surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) hingga ratusan hektare untuk selanjutnya dijual.

Padahal, lahan tersebut berada di kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Kasus ini terungkap setelah seorang masyarakat curiga dengan surat yang diterbitkan oleh tersangka S yang tidak mempunyai dasar serta merugikan masyarakat.

"Penetapan tersangka diperkuat dengan sejumlah alat bukti termasuk keterangan ahli," ungkap Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Adi Kuasa Tarigan melalui Kanit Pidum Satreskrim Polres Lingga Ipda Reynal Dimas, Sabtu (6/11/2021).

Reynal menambahkan, tersangka akhirnya mengakui perbuatan dengan membuat surat sporadik di atas HPT tanpa mengacu pada aturan, sehingga masyarakat merasa dirugikan akibat ulah mantan kepala desa, yang menerbitkan surat sporadik seluas ratusan hektare kini lahan telah dikuasai oleh perorangan.

“Tersangka mengetahui, lahan tersebut adalah termasuk dalam kawasan HPT terhadap seluruh lahan yang telah diterbitkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik) telah berpindah tangan melalui proses jual beli. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pengembangan,” tambahnya dikutip dari tribunbatam.id, Minggu 7 November 2021. (Eka)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama