Kedua Surat Camat Gido Terhadap SK Pengesahan Struktur BPD Soewe Akhirnya Batal Saat RDP


 Camat Gido saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Nias


NIAS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias adakan rapat dengar pendapat (RDP) atas surat keberatan BPD Soewe di ruangan rapat lantai dua gedung dewan, Rabu (13/01/2022).


Dalam RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nias, Alinuru Laoli dan dihadiri beberapa anggota DPRD lainnya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, Kepala Dinas Sosial PMD Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Camat Gido, Kepala Desa dan BPD Soewe.

Dalam rapat dengar pendapat itu, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada BPD Soewe untuk menyampaikan pendapat sesuai surat keberatan yang disampaikan kepada DPRD Nias dan juga kepada para pihak terkait yang telah hadir pada saat RDP tersebut.

Dalam RDP itu, Camat Gido, Jellysman Geya mengakui kelalaian dalam membuat dua surat keputusan (SK) Pengesahan Susunan Kepengurusan BPD Soewe masa jabatan 2021-2027.

"Berkenaan dengan surat keberatan BPD Soewe, Kecamatan Gido dan hasil kesepakatan RDP, kedua SK yang telah diterbitkan Camat Gido batal," Alinuru Laoli.

Lanjutnya, dengan batalnya SK yang telah diterbitkan Camat Gido tersebut, maka kepengurusan BPD Soewe harus melakukan musyawarah atau mufakat kembali untuk pemilihan kepengurusan melalui rapat dalam internal BPD, sesuai regulasi dan aturan yang ada.

"Pengambilan Keputusan harus sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada yakni 2/3 sesuai pasal 33 Perda Kabupaten Nias Nomor 4/2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa," kata Alinuru Laoli. 

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, RDP membahas tentang Keberatan BPD Soewe terkait dua surat keputusan Camat Gido atas kepengurusan BPD.

"Hasil RDP telah bersepakat bersama bahwa kedua SK yang telah diterbitkan oleh Camat Gido batal dan kepengurusan BPD Soewe melakukan musyawarah atau mufakat kembali  untuk pemilihan kepengurusan dalam internal BPD sesuai regulasi dan aturan yang ada," ucap Alinuru. (YAMONI)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama