Mantan Kepala Desa Ditahan, Kuasa Hukum Tersangka Angkat Bicara



Jefrianto Simanjuntak

LINGGA-Kuasa hukum tersangka dugaan kasus penerbitan sejumlah dokumen sporadik atas tanah yang berlokasi pada hutan produksi terbatas (HPT) di area hutan Tanjung Paku, Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, angkat bicara.


Kuasa hukum itu, Jefrianto Simanjuntak menyebut masih banyak hal yang belum dituntaskan penyidik. Melalui pesan whatsApp kepada wartawan, Jefrianto Simajuntak meminta Polres Lingga meninjau kembali proses penetapan tersangka atas kliennya. Tersangka dalam kasus itu adalah mantan kepala desa, S.

"Proses hukum yang dilakukan Polres Lingga atas laporan penjualan lahan di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, beberapa bulan lalu, terlihat banyak kejanggalan,"  ungkap pria yang kerap disapa Jefri tersebut, Minggu (16/01)

Dia menambahkan, secara administrasi dalam proses penerbitan surat sporadik, pihak yang bertanggung jawab secara hukum adalah pemohon, sesuai salah satu syarat dalam pembuatan surat sporadik, berupa surat pernyataan penguasaan lahan dan bertanggung jawab secara hukum yang ditanda tangani saksi-saksi dan aparatur lingkungan di lokasi lahan tersebut.

Dalam kasus ini lanjut Jefri lagi, kronologisnya pemohon MR dan I mengajukan permohonan pembuatan sporadik ke kantor desa, dan setelah dinilai melengkapi syarat administrasi permohonan, selanjutnya diproses dan lokasi yang diajukan dalam permohonan diukur oleh juru ukur dan disaksikan RT, RW dan kepala dusun dan diketahui saksi sempadan tanah.

"Setelah dinilai kebenaran atas penguasaan lahan yang didukung oleh pihak terkait sesuai surat permohonan, selanjutnya kliennya selaku kepala desa saat itu ikut menandatangani selaku pihak yang mengetahui," tambahnya. 

"Jikalau status lahan dalam sengketa atau termasuk dalam hutan HPT, saya rasa tidak mungkin kepala desa berani mengabulkan permintaan pemohon atau menandatangani surat sporadik di atas lahan tersebut," kata Jefrianto.

"Saya sebagai kuasa hukumnya merasa adanya kriminalisasi kepada klien saya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat sporadik, yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka, di mana saat itu klien saya sebagai kepala desa hanya sebatas pihak yang mengetahui permufakatan pemohon bersama saksi-saksi," kata Jefrianto.

Sepengetahuan Jefri, hingga saat ini inisial MR alias A dan inisial I, sebagai pihak yang mendapat keuntungan dari menjual lahan dengan menggunakan surat sporadik yang ditanda tangani oleh kliennya. "Anehnya MR dan I malah masih bebas berkeliaran sampai saat ini," kata dia.

Seperti yang diketahui, status perkara yang dijalani mantan kepala desa sudah memasuki P21 dan tersangka dilimpahkan sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Lingga.

Pasal yang disangkakan, adalah pasal 263 dan atau 266 dan atau 274  KUHPidana, yakni kejahatan yang dilakukan beramai-ramai atau pelaku melebihi satu orang, dengan demikian bukan hanya mantan Kades saja yang harus ditetapkan tersangka dan ditahan. 

Dikutip dari tribunbatam.id, mantan kepala desa (kades) berinisial S berurusan dengan Polres Lingga. Saat masih menjabat sebagai kepala desa di Kecamatan Singkep Barat, ia terbukti menerbitkan surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) hingga ratusan hektare untuk selanjutnya dijual.

Padahal, lahan tersebut berada di kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Kasus ini terungkap setelah seorang masyarakat curiga dengan surat yang diterbitkan oleh tersangka S yang tidak mempunyai dasar serta merugikan masyarakat.

"Penetapan tersangka diperkuat dengan sejumlah alat bukti termasuk keterangan ahli," ungkap Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Adi Kuasa Tarigan melalui Kanit Pidum Satreskrim Polres Lingga Ipda Reynal Dimas, Sabtu (6/11/2021).

Reynal menambahkan, tersangka akhirnya mengakui perbuatan dengan membuat surat sporadik di atas HPT tanpa mengacu pada aturan, sehingga masyarakat merasa dirugikan akibat ulah mantan kepala desa, yang menerbitkan surat sporadik seluas ratusan hektare kini lahan telah dikuasai oleh perorangan.

“Tersangka mengetahui, lahan tersebut adalah termasuk dalam kawasan HPT terhadap seluruh lahan yang telah diterbitkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik) telah berpindah tangan melalui proses jual beli. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pengembangan,” tambahnya yang dikutip dari tribunbatam.id, Minggu 7 November 2021. (eka)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama