Susun RPDT, Pemko Payakumbuh Minta Masukan Publik


 Sekda Payakumbuh buka forum konsultasi publik


PAYAKUMBUH-Pemerintah Kota Payakumbuh adakan forum konsultasi publik (FKP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun (RPDT) 2023-2026 yang dilaksanakan di aula Ngalau Indah, kantor wali kota, Kamis (27/1/2022). 


Kegiatan FKP dibuka wali kota yang diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda. Turut hadir Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Asisten I Dafrul Pasi, Asisten III Amriul Datuak Kirayiang, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas Prof. Nusyirwan Effendi, Kepala Bappeda Yasrizal dan lainnya.

Sekretaris Daerah Rida Ananda mengatakan, FKP kali ini berbeda dibandingkan forum konsultasi publik RKPD atau RPJMD. Sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70/2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada 2022, diamanatkan menyusun dokumen RPDT 2023-2026. Kondisi ini merupakan bentuk antisipasi dari Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi kekosongan dalam pedoman penyusunan dokumen perencanaan seiring berakhirnya periode RPJMD 2017-2022. 

"Dokumen RPDT 2023-2026 yang disusun secara teknokratik ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat minggu kedua Maret 2022. Dalam proses penyusunannya, dokumen RPDT 2023-2026 harus melalui tahapan Forum Konsultasi Publik sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini," Terang Rida

Ditambahkan Rida, periode RPJMD 2017-2022 berakhir di tahun ini. Dalam kondisi keuangan daerah yang minim terlebih dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan dalam dua tahun ini dana transfer daerah terus menurun, sedangkan prioritas pemulihan sosial dan ekonomi serta penanganan dampak kesehatan lebih menjadi fokus bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya, ada target RPJMD yang tidak dapat tercapai secara paripurna. Di antaranya pembangunan Masjid Agung dan stadion sepak bola berstandar nasional. 

"Keduanya sudah menjadi satu kesatuan utuh dalam ranperda tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Batang Agam. Jadi peruntukan dan fungsi ruangnya sudah dikunci di dalam perda tersebut sehingga siapapun kepala daerah setelah ini mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan pembangunannya," kata dia.

Dilanjutkan, lokasi masjid agung seluas lima hektare sudah tuntas dalam pembebasan lahan. Kawasan masjid agung direncanakan menjadi konektor antara kawasan water front city Batang Agam dengan kawasan medan nan bapaneh Ngalau Indah dan pada 30 Januari mendatang, Duta besar Kerajaan Arab Saudi akam datang langsung melihat lokasi pembangunan Mesjid Agung. 

Ketua DPRD Hamdi Agus mengatakan perencanaan merupakan hal utama bagi perjalanan dan keberlangsungan satu organisasi dalam mencapai tujuannya. Baik organisai privat maupun organisasi publik yang berorientasi pelayanan serta harus menyusun perencanaan secara matang dan terintegrasi.

Ditambahkan, sesuai dengan Permendagri 70/2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir 2022 dan  Payakumbuh berada di dalam kategori tersebut, artinya seluruh stakeholder harus menyusun rencana  pembangunan daerah untuk 2023-2026.

"Kita harus menyusun rencana pembangunan daerah 2023-2026 dengan sebaik mungkin. Koordinasi antara OPD harus lebih ditingkatkan lagi. Mari kita berpartisipasi maksimal dalam membicarakan perencanaan Payakumbuh. Akan seperti apa kita pada 2023- 2026, hari ini kita tentukan," ujar Hamdi. (CAN)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama