Aparatur Wajib Miliki Tiga Kompetensi

Foto bersama setelah pembukaan pelatihan dan peningkatan kompetensi PNS


KOTA SOLOK - Pelatihan coaching dan mentoring bagi administrator dibuka Wali Kota Zul Elfian Umar di Grand Rocky Hotel, Bukittinggi, Selasa (1/3/2022). Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala BKPSDM, Bitel serta narasumber Tuti Rahmi, dosen psikologi dari Universitas Negeri Padang.


Wali kota mengatakan, berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10/2018, pengembangan kompetensi merupakan upaya pemenuhan kebutuhan PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. 

Kompetensi terdiri dari tiga jenis pertama, kompetensi teknis merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Kedua, kompetensi manajerial berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 

Ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan. Pendidikan berupa pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Pelatihan dapat berupa pelatihan klasikal yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas seperti yang kita lakukan hari ini, dan non klasikal yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas seperti coaching, mentoring, e-learning, outbond, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/ badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, magang atau bentuk pelatihan klasikal lainnya," ujarnya.

Dijelaskan wali kota, atasan langsung berkontribusi besar dalam pengembangan pegawai yang menjadi bawahannya. Jadi, kebijakan pengembangan pegawai bukan semata-mata urusan sekretariat atau bagian kepegawaian saja, tetapi tanggung jawab semua pihak. 

"Atasan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembangan kompetensi dan kapasitas bawahannya. Persentase tanggung jawab pengembangan pegawai yang terbesar ada di tangan atasan langsung yang berkontribusi sebesar 60 persen. Sedangkan tanggung jawab organisasi dan individu masing-masing berkontribusi 20 persen," jelasnya.  (SIS)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama