Banyak Warga Asahan Jadi Pahlawan Devisa

Bupati Asahan hadiri sosialisasi Undang-undang Nomor 18/2017 di Pemprov Sumatera Utara


ASAHAN-Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta seluruh pemerintah daerah terutama di Selat Malaka yang menjadi pintu keluar pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal untuk diperketat. 


Dengan Undang-Undang Nomor 18.2017 BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) diharapkan mempermudah sekaligus memberikan kepastian pada rakyat yang ingin bekerja ke luar negri. 

"Kita mempelajari undang-undang ini dan akan kita lakukan koordinasi secara ketat," ucap Edy Rahmayadi pada rapat koordinasi terbatas sosialisasi undang-undang itu bersama pemprov dan bupati/wali kota se-Sumut. 

Hadir dalam sosialisasi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Deputi Kawasan Amerika Pasifik Lasro Simbolon, forkopimda, bupati dan wali kota se-Sumut serta OPD. 

Permasalahan PMI ilegal ini, menurut Edy Rahmayadi, diduga karena mahalnya uang yang harus dikeluarkan mereka dan juga sulitnya dalam pengurusan administrasi, sehingga masyarakat nekat bekerja keluar negeri secara ilegal. 

"Permasalahan ini harus dicari solusinya, karena mereka mau resmi kerja begitu sulit. Saya  meminta bupati dan wali kota bersama mencari solusi demi bangsa ini. Saya akan berusaha membangun Sumut ini agar rakyat tidak tergiur untuk bekerja ke luar negri karena sudah sangat nyaman bekerja di kampungnya sendiri," katanya. 

Benny Rhamdani meminta kerjasama pemerintah daerah dalam menghentikan PMI ilegal ini, agar pemerintah dapat memberikan perlindungan pada PMI. Lahirnya undang-undang ini merupakan solusi perlindungan bagi PMI baik sebelum bekerja maupun sesudah bekerja ke luar negeri. 

"Dari Sumut itu banyak pekerja sebagai operator, perkebunan dan penata laksana rumah tangga. Komitmen yang sangat tinggi di pemprov didukung forkopimda untuk menghentikan PMI ilegal diyakini dapat menuntaskan permaslahan ini," katanya. 

Bupati Surya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung program yang dilakukan BP2MI dan Pemprov Sumatera Utara.

Bupati mengatakan, saat ini banyak masyarakat Asahan yang menjadi pahlawan devisa (PMI) untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

"Pemerintah kabupaten mendukung undang-undang tersebut, sehingga PMI asal Asahan mendapat perlindungan saat bekerja di Luar Negeri," ucapnya. (YG)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama