Kejari Nabire Terapkan Restorative Justice


Kejaksaan Negeri Nabire hentikan penuntutan atau restorative justice 


NABIRE-Kejaksaan Negeri Nabire melaksanakan penghentian penuntutan dan menjalankan restorative justice, Senin (14/03/2022). Restorative justice itu diterapkan pada Derianus Madai.


Restorative justice itu ditetapkan dengan  Surat Keterangan Nomor: KEP_02/R.1.17/Eoh.2/03/2022. Pelaksanaan restorative justice itu dihadiri Kepala kejaksaan Negeri Nabire, Muhammad Rizal, Kasi Intelejen, Haris Suhud Tomia. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Royal Sihotang, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Kabupaten Nabire, Herman Sayori, dan lainnya.

Muhammad Rizal mengatakan, restorative justice diterapkan sebagai bentuk sisi humanis dalam melihat penegakan hukum. 

"Restorative justice tentunya tidak mengabaikan asas dari penegakan hukum itu sendiri. Perkara tindak pidana umum atas nama Derianus Madai disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif," katanya.

Rizal menambahkan, hal itu sesuai dengan peraturan Jaksa Agung Nomor 15/ 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jam Pidum nomor: 01/e/ejp/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada huruf e poin 2 huruf b disebutkan, untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. (farid)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama