Lagi, Pejabat Daerah Ditarik ke Provinsi

 Gubernur lantik enam pejabat eselon dua

PADANG-Gubernur Mahyeldi mengambil sumpah jabatan enam pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di auditorium gubernuran, Jumat (18/3/2022). Sejumlah pejabat daerah ditarik ke provinsi.


Pejabat yang dilantik tersebut mengisi kekosongan jabatan karena mutasi yang dilakukan pada Februari lalu, Nizam Ul Muluk dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang sebelumnya menjabat Kadis Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung.

Kemudian, dokter Lila Yanwar, MARS sebagai Kepala Dinas Kesehatan, sebelumnya Direktur RSUD Padang Panjang dan Barlius sebagai Kepala Dinas Pendidikan, sebelumnya menjabat Kepala BPBD Pemko Padang.

Selanjutnya Syefdinon, sebagai Kepala Biro Umum sebelumnya Kabag Rumah Tangga, Biro Umum. Lalu, Ria Wijayanti, sebagai Kepala Biro Perekonomian yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Perekonomian Kabupaten Limapuluh Kota

Terakhir, Maifrizon sebagai Kepala Biro Adpim, sebelumnya menjabat Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi Kemenpora.

Gubernur Mahyeldi menyebut, seleksi ini dilakukan secara terbuka dan telah melalui tahapan yang jelas dan profesional oleh panitia seleksi serta sesuai dengan mekanisme. Pemilihan pejabat juga melihat enam indikator penting di antaranya rekam jejak, makalah dan tes kesehatan.

Kepada pejabat yang baru dilantik, gubernur berpesan agar optimal bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Kepada Kepala Biro Adpim, gubernur instruksikan agar protokoler memberikan pelayanan ekselen kepada para tamu, baik dari kabupaten kota, pusat maupun perwakilan negara asing.

Kepala Biro Perekonomian juga diminta memastikan kelancaran proses konversi bank daerah menjadi bank syariah, disamping tugas-tugas pokok lainnya.  Kepala Dinas Pendidikan juga diminta mempersiapkan program dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan SMA/SMK/SLB.  

"Pejabat jangan asal gubernur senang, saya tidak suka yang seperti itu. Apapun yang dilakukan, jangan melanggar hukum. Tolong perhatikan. Jangan menghambat karir orang. Kalau memang berpotensi, usulkan jangan malah dihalangi. Kita ingin membangun bangsa, jadi berikan peluang supaya lebih baik. Kita ingin Sumbar ini terus berkembang menjadi lebih baik. Untuk itu, selalu berkoordinasi lintas OPD, lintas instansi, agar tujuan pelaksanaan tugas tercapai dengan baik tanpa melanggar aturan," lanjutnya.

Gubernur instruksikan kepada setiap kepala OPD untuk melaporkan progres kegiatan masing-masing OPD setiap bulan pada minggu pertama. 

Penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Barlius dan Kabiro Umum Syefdinon, disaksikan Kepala BKD Ahmad Zakri, dan Kepala DPMPTSP Adib Alfikri. (*)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama