 |
Pimpinan dan anggota DPRD terima emak-emak dari Nagari Sungai Dareh |
DHARMARAYA-Puluhan warga Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, datang ke gedung dewan setempat, Senin (28/3/2022). Mereka mengadu ke anggota DPRD, lantaran merasa dipersulit mendapatkan program bedah rumah. Warga merasa dipersulit oleh wali nagari. Warga terkendala proses administrasi.
Warga mempertanyakan tentang progam bedah rumah. Warga ingin rumah yang tak layak jadi layak, sehingga bisa tinggal dengan nyaman.
Bedah rumah itu merupakan program yang diperjuangkan anggota DPR dari Fraksi PAN, Athari Gauthi Ardi. Dana untuk bedah rumah itu berasal dari pemerintah pusat. Dalam kondisi sekarang, tak mudah mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Dalam kondisi pandemi, anggaran negara sangat terbatas. Harusnya, anggaran yang sudah ditangan, jangan malah disia-siakan.
Pengakuan emak-emak pada anggota dewan, program bedah rumah itu dipersulit oleh pejabat di pemerintahan nagari. Pejabat itu tak mau memberikan tanda tangan terhadap berkas pengajuan bedah rumah.
Dalam pertemuan puluhan emak-emak dengan anggota legislatif itu, hadir Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto dan Wakil Ketua Adi Gunawan, Ade Sudarman serta anggota Komisi III. Pertemuan berlangsung di ruang pertemuan dewan.
Kesimpulan dalam pertemuan itu, program bedah rumah tetap dilanjutkan. Soal tak ada tanda tangan, itu biar jadi catatan bagi rakyat.
"Kita pastikan program ini akan tetap jalan," kata Wakil Ketua DPRD, Adi Gunawan.
Perwakilan emak-emak, Erna dan Yanti pada anggota dewan mengatakan, warga mengadu untuk mempertanyakan kelanjutan program bedah rumah.
"Kami mempertanyakan, kenapa bedah rumah pada saat ini dipersulit. Padahal kami butuh bantuan program bedah rumah tersebut karena rumah kami yang ditempati sekarang sangat tidak layak," katanya.
Ketua DPRD Pariyanto menyatakan berterima kasih kepada emak-emak yang telah datang ke rumah rakyat tersebut. "Kami telah mendengarkan keluhan emak-emak tentang program bedah rumah yang dipersulit," katanya.
Menurut Pariyanto, dia sebagai anggota DPRD menyesalkan kalau memang ada kesengajaan untuk menghambat program bedah rumah. "Jangan dipersulit program untuk rakyat," kata dia.
Dia menambahkan, seharusnya pejabat di nagari wajib melayani masyarakat. "Harusnya pejabat di nagari memastikan pelayanan pada masyarakat berjalan dengan baik," katanya.
Dia menambahkan, program bedah rumah itu merupakan dana dari bantuan anggota DPR-RI dari Fraksi PAN. "Harusnya kita bersyukur dengan bantuan itu, sehingga masyarakat bisa dapat hunian yang layak," tambahnya.
Ditambahkan Pariyanto, mencari dana pusat itu tidak gampang. "Seharusnya pejabat nagari tersebut jangan mempersulit karena ini untuk kesejahteraan rakyat," katanya. (eko)