Pengurus IPHI Sumbar Dilantik


 Penyerahan pataka kepada pengurus IPHI


PADANG-Wakil Ketua DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Pusat, Ahmad Yani Basuki, melantik jajaran pengurus IPHI Sumatera Barat (Sumbar) yang diketuai Mahyeldi di auditorium gubernuran, Padang, Rabu (30/3/2022).


Pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Wakil Menteri AgamA Zainut Tauhid Sa'adi kepada Wakil Ketua IPHI Sumbar Asnil disaksikan Wakil Gubernur Audy Joinaldy.

Wagub Audy berpesan pada jajaran pengurus IPHI yang baru dilantik untuk selalu menjaga kebersamaan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Sumatera Barat. 

"Saya ucapkan selamat kepada Ketua Pengurus IPHI Sumbar yang baru dilantik, dengan Buya Mahyeldi sebagai Ketua IPHI, saya berharap di bawah kepemimpinan Buya Mahyeldi, IPHI Sumbar dapat menggerakkan ide-ide dan hasil yang positif, termasuk pemulihan ekonomi di masa pandemi seperti saat ini," ungkapnya.

Seperti diketahui pada masa pandemi Covid-19 keberangkatan haji maupun umrah sempat tertunda. Wagub Audy berharap dengan adanya wacana pembukaan kembali rute penerbangan internasional Kuala Lumpur-Padang,  dapat mempermudah peluang penerbangan untuk umrah dan haji dan perekonomian dapat normal kembali. 

"Dengan dibukanya entry point flight  ke-8 di Padang, hal tersebut bisa menggerakkan peluang ekonomi, seperti tour travel, katering, perlengkapan haji dan umroh, dapat bergerak normal," ungkapnya. 

Wakil Menteri Agama, Zainut Sa'adi, mengharapkan IPHI Sumbar dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran terhadap isu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, merupakan bagian kecil yang harus direspon oleh para tokoh agama secara komprehensif. 

"Kami berharap dengan dilantiknya pengurus IPHI yang baru, isu-isu tersebut dapat teratasi dan dapat dirasakan langsung dampaknya oleh umat," ucap Zainut. 

Zainut kemudian menjelaskan perihal isu filantropi islam, yaitu zakat dan wakaf, tengah menjadi isu strategis nasional yang memerlukan kajian dan dukungan dari berbagai ormas islam. 

"Zakat adalah sumber dana yang bermartabat untuk melindungi dan memberdayakan lapisan masyarakat yang lemah dan mengalami keterbatasan ekonomi. Sehingga, kesetaraan sosial dan demokrasi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan kehidupan layak bagi setiap penduduk warga negara secara perlahan dapat diwujudkan," ujarnya. (rls)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama