Penyelenggara Negara Wajib Laporkan Kekayaan


Sosialisasi LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan


ASAHAN-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Asahan adakan sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) bagi PNS, Rabu (30/3/2022) Sosialisasi dilaksanakan di aula melati kantor bupati yang dihadiri sekretaris daerah, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, serta para pejabat lainnya.


Kepala BKD Nazaruddin menyampaikan, tujuan sosialisasi ini guna mendukung terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah John Hardi Nasution mengatakan, laporan harta kekayaan bagi para penyelenggara negara merupakan kewajiban, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negera yang menaati azas-azas umum penyelenggara negara agar terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

"Setiap penyelenggara negara dituntut melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi," ucap John.

Peserta sosialisasi diberikan materi Inspektur Pembantu Khusus Sumatera Utara, Tigor Barita. (YG)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama