Polemik Pekan Lelo, Pemkab Sergai Berikan Solusi Terbaik


Aktivitas perdagangan di Pasar Sei Rampah


SEI RAMPAH-Polemik terkait relokasi pedagang Pekan Lelo ke Pasar Rakyat Sei Rampah masih berlanjut. Masih terdapat puluhan pedagang yang enggan untuk direlokasi. Pemkab mengklaim sudah memberikan solusi dan opsi terbaik.


Hal tersebut disampaikan Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai, Akmal, Minggu (20/3/2022).  Ia menyebut, polemik ini kian memanas ditambah dengan beredarnya pernyataan melalui video di media sosial dari anggota DPR.  

“Sudah berulang kali disampaikan, penertiban Pekan Lelo dan kebijakan relokasi yang diambil Pemkab Sergai didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” katanya.

Akmal menyebut, Pekan Lelo merupakan pasar yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 7/2018, sehingga atas nama penegakan perda, pilihannya memang harus ditutup dan ditertibkan. 

Ia menambahkan, Satpol PP memiliki tugas menegakkan perda di Kabupaten Sergai karena ada undang-undang atau aturan yang mendasari hal tersebut. Akmal menyebut, kegiatan penegakan perda tersebut juga tidak dilakukan tiba-tiba, namun melewati serangkaian proses yang mengutamakan komunikasi dan bersifat humanis.

“Pemkab Sergai lewat dinas terkait, terutama Satpol PP, dari awal telah mengedepankan dialog dan komunikasi yang persuasif dalam proses mediasi. Bukan tiba-tiba saja dilakukan penertiban. Bahkan sempat ada benturan  ketika penertiban tahun lalu, petugas Satpol PP banyak yang terluka karena ulah oknum yang melakukan kekerasan, sedangkan pihak Satpol berusaha profesional dengan mengedepankan cara-cara persuasi,” ucapnya.

Dia melanjutkan, bupati dan pemkab bahkan dengan penuh tanggung jawab tidak membiarkan begitu saja eks-pedagang Pekan Lelo, namun menyediakan opsi relokasi dengan memindahkah lokasi berdagang ke tempat yang layak dan tentunya sudah sesuai dengan aturan.

“Sebenarnya tidak ada kewajiban pemkab menyediakan lokasi relokasi. Pedagang eks-Pekan Lelo diberikan lokasi baru yang layak, nyaman dan aman, serta tentunya sudah sesuai dengan aturan. Bahkan pedagang tidak diminta bayaran apa-apa untuk berdagang di lokasi baru alias cuma-cuma,” katanya.

“Harusnya pihak-pihak terkait, termasuk anggota legislatif baik daerah maupun yang di pusat, tokoh masyarakat dan sebagainya, mendukung kebijakan pemerintah daerah yang tujuannya untuk kebaikan bersama. Relokasi ini tidak hanya jadi solusi bagi pedagang, namun juga jadi fokus akan pembenahan bagi tata kota Sei Rampah sebagai ibukota kabupaten,” tandasnya. (Affan)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama