Serahkan LKPD, Wali Kota Solok Berharap WTP dari BPK

 Wali Kota Solok serahkan LKPD yang diterima Kepala BPK Perwakilan Sumbar


PADANG - Wali Kota Zul Elfian Umar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok 2021 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar, Yusna Dewi di Padang, Rabu (2/3/2022).


Wali kota mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana implementasinya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai standar akuntansi pemerintah, setiap daerah wajib melaporkan LKPD maksimal dalam waktu tiga bulan anggaran berjalan.

"Alhamdulillah, LKPD Kota Solok 2021 sudah selesai dan diserahkan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan," ujarnya. 

Wali kota mengharapkan hasil penilaian LKPD Kota Solok akan tetap mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 

Yusna Dewi memberikan apresiasi kepada Kota Solok dan Kota Payakumbuh yang telah menyelesaikan dan menyerahkan LKPD lebih cepat dari waktu yang ditentukan

Ini membuktikan sistem yang berjalan cukup baik, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang cepat bisa disampaikan kepada BPK. BPK sudah melakukan pemeriksaan interim, yang tidak terpisah dengan pemeriksaan terinci. Ke depan kantor akuntan publik (KAP) atas nama BPK akan melakukan pemeriksaan di Kota Solok.

"Walaupun BPK dibantu KAP yang notabene merupakan tenaga lepas, nantinya tidak semua audit akan diberikan kepada kantor akuntan publik. Untuk lembaga negara yang bersifat rahasia masih akan dikerjakan auditor BPK. Kantor akuntan publik akan membantu beberapa audit yang bersifat umum dan jumlahnya kecil. Untuk tahap awal, beberapa pekerjaan audit yang dilakukan kantor akuntan publik akan tetap disupervisi BPK sehingga tidak semuanya diberikan secara utuh kepada auditor independen," jelasnya. 

Yusna Dewi menjelaskan, pemeriksaan rutin yang dilakukan KAP akan diterapkan ke beberapa entitas di pemerintah pusat dan daerah yang telah beberapa kali mencapai status pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu sudah diputuskan bahwa hanya beberapa entitas saja dan risiko auditnya tidak terlalu besar, yang akan diperiksa KAP.

"Intinya, diperiksa KAP merupakan hal yang bagus, karena syaratnya suatu daerah opininya sudah WTP dan risiko tidak terlalu tinggi. Syaratnya, temuan yang ada akan berkurang dan jangan sampai ada temuan yang berulang dengan tahun lalu," tutupnya. (SIS)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama