Kejari Nabire Terapkan Restorative Justice


Pertemuan jajaran kejaksaan dan para pihak dalam pelaksanaan restorative justice


NABIRE-Kejaksaan Negeri Nabire kembali melakukan restorative justice atau penghentian penuntutan dengan kearifan lokal terhadap perkara penganiayaan yang dilakukan tersangka ADM, Jumat (1/4/2022).


Penghentian penuntutan melalui restorative justice ini ditandai dengan pelepasan rompi tahanan dan penyerahan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) Kejaksaan Negeri Nabire oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Papua, didampingi Kajari Nabire, Ketua Dewan Adat Nabire, keluarga korban dan keluarga tersangk.

Prosesi dilakukan pada rumah restorative justice berbentuk Honai di halaman Kejaksaan Negeri Nabire, Jalan Merdeka, Distrik Nabire. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jehezkiel Devy Sudarso mengemukakan, saat perkara tersangka ADM dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Nabire, tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban yang kemudian terhadap tersangka dikenai pasal 351 ayat 1 KUHP. 

Keluarga korban memberikan maaf dan sudah sepakat berdamai dengan tersangka, sehingga hal ini yang menjadi dasar Kejaksaan Negeri Nabire mengajukan untuk menghentikan perkara tersangka melalui restorative justice ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung di Jakarta, 

Kemudian setelah dilakukan ekspose dengan Kejaksaan Agung melalui virtual, disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk segera dihentikan, tanpa melalui proses persidangan.

Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Muhammad Rizal menjelaskan, restorative justice yang diberikan kepada tersangka ADM, merupakan kali kedua yang Kejaksaan dilakukan dan diharapkan penghentian penuntutan melalui restorative justice dengan melihat kearifan lokal dapat lebih dikenal masyarakat, dengan kriteria khusus yang sudah ditentukan Kejaksaan Agung. (farid)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama