Pemkab Asahan akan Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik


Bupati Asahan tandatangani komitmen dengan perwakilan BPKP Sumut



ASAHAN-Bupati Asahan, H. Surya menandatangani komitmen bersama atas tindak lanjut hasil sosialisasi dan penilaian diagnostik indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara di aula Perwakilan BPKP, Rabu (25/5/2022).


Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara, Kwinhatmaka mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan komitmen bersama untuk meningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) integrasi pemerintah kabupaten, khususnya dalam hal peningkatan IEPK.

Kwinhatmaka mengatakan, selain untuk meningkatkan IEPK, komitmen bersama ini juga dapat mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP) Asahan.

Kwinhatmaka menegaskan, dari sosialisasi dan penilaian diagnostik IEPK yang dilakukan sekitar April lalu, dia merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menyusun draft kebijakan antikorupsi yang terintegrasi, menyusun seperangkat sistem antikorupsi antara lain terkait peraturan kepala daerah terkait saluran pengaduan internal whistle blowing system (WBS) dan melaksanakan kegiatan pembelajaran antikorupsi yang terencana/terjadwal, kepada pihak internal dan eksternal/stakeholders terkait pencegahan korupsi.

Bupati mengatakan, tujuan pelaksanaan acara ini adalah untuk mengetahui gambaran awal IEPK dan implementasinya serta mengidentifikasi kelemahan pengendalian korupsi dan menentukan area penguatannya.

Bupati Asahan mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya pemahaman dan pelaksanaan lima aspek fundamental, masing-masing akuntabilitas, transparansi, independensi, koordinasi dan partisipasi. "Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik inilah yang menjadi dasar dalam pencegahan korupsi," ucap bupati.

Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan berusaha keras untuk terus menerapkan tata kelola yang baik tersebut dalam setiap tingkatan dan lembaga, menyusun draft kebijakan antikorupsi yang terintegrasi, menyusun seperangkat sistem antikorupsi, melaksanakan kegiatan pembelajaran antikorupsi yang terencana/terjadwal, kepada pihak internal dan eksternal/stakeholders terkait pencegahan dengan narasumber penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Penerapan IEPK ini akan dijadikan basis data perbaikan tata kelola di masa depan, bisa juga digunakan untuk peningkatan pengendalian risiko dan penguatan pengendalian antikorupsi. Paling penting bahwa IEPK ini akan menjadi alat ukur kinerja atau pembanding antar waktu dan antar unit kerja dalam upaya pencegahan korupsi," tutup Bupati Asahan.

Di akhir kegiatan, Kepala Perwakilan BPKP Kwinhatmaka bersama dengan Bupati Surya menandatangani tindak lanjut IEPK disaksikan jajaran Perwakilan BPKP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kadis Kominfo , Kepala BKD , Kabag Protokol Setdakab dan Kabag Umum. (YG)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama