Siap-siap, Petugas Sensus akan Datang ke Rumah


Gubernur terima jajaran BPS Sumbar


PADANG-Gubernur Mahyeldi mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk  2020 lanjutan yang akan dilaksanakan 15 Mei-30 Juni, kemudian pelaksanaan survei biaya hidup (SBH) 2022 dan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023.


Dukungan tersebut disampaikan Gubernur dalam kegiatan audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di istana gubernuran, Kamis (12/5/2022).  Masyarakat diminta siap-siap dan berikan jawaban dengan benar.

"Mari kita dukung proses sensus penduduk di Mei ini. Bagi perangkat daerah seperti camat, lurah dan ketua RT, kami harapkan dapat mendukung penuh dan membantu setiap proses sensus penduduk 2020 lanjutan ini. Saya harap penduduk dapat menerima kedatangan petugas dengan baik dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya," kata gubernur. 

Gubernur juga mendukung pelaksanaan SBH 2022 yang akan dilaksanakan di empat kabupaten/kota, Padang, Bukittinggi, Dharmasraya, dan Pasaman Barat mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menerima kedatangan petugas dengan baik, dan memberikan jawaban secara benar dan jujur.  "Mari kita sukseskan pelaksanaan SBH tahun ini untuk pembangunan Sumatera Barat yang lebih baik," ungkapnya. 

Kemudian mengenai pelaksanaan sensus pertanian yang akan dilaksanakan pada Mei 2023 mendatang,  gubernur berpesan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sensus ini guna mendata semua jenis usaha pertanian se-kabupaten/kota di Sumatera Barat. 

Kepala Badan Statistik Nasional (BPS) Sumatera Barat, Herum Fajarwati menyampaikan, ada sekitar 108.900 kepala rumah tangga yang akan disensus sudah dipersiapkan petugas setempat. Ia berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat serta seluruh elemen terkait untuk mensukseskan kegiatan ini sehingga data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan dengan optimal. 

"Siapapun yang menjadi responden, baik itu rumah tangga maupun usaha pertanian yang dikelola pihak swasta itu bisa memberikan data yang dibutuhkan BPS dengan akurat dan apa adanya," pungkasnya.

Ia berharap semua elemen masyarakat bisa mendukung pelaksanaan dan menyukseskan kegiatan ini, karena data merupakan jenis kekayaan baru bangsa, yang Iebih berharga dari minyak. Kedaulatan data harus diwujudkan, dimana hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi, dan regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi. (Diskominfotik Sumbar)


Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama