Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD, DPRD Padang Bentuk Pansus

Wali kota sampaikan nota pengantar

PADANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk panitia khusus guna membahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD yang disampaikan Wali Kota Padang, Hendri Septa.

Panitia khusus itu dibentuk guna mendalami laporan yang disampaikan Pemerintah Kota Padang melalui wali kota ke DPRD, Senin (13/6/2022). Wali kota menyampaikan laporan dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung dewan, Jalan Sawahan Padang.

Ketua DPRD Syafrial Kani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada wali kota yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Padang Anggaran 2021 melalui sidang paripurna tersebut.

Panitia khusus dibentuk DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat sementara. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.


Para pimpinan DPRD Padang


Pimpinan panitia khusus terdiri atas satu ketua dan paling banyak tiga wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan panitia khusus mengajukan satu nama calon pimpinan panitia khusus kepada pimpinan DPRD untuk dipilih dalam rapat panitia khusus.

Pemilihan pimpinan panitia khusus dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.

Pimpinan dan anggota DPRD Padang serius ikuti sidang

Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya. Panitia khusus dibubarkan DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

"Ranperda itu segera kita bahas agar dapat pula ditetapkan jadi peraturan daerah," ujar Syafrial Kani.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen dan Ilham Maulana. Selain itu, juga diikuti para anggota DPRD, juga hadir unsur forkopimda, Kapolresta AKBP Ferry Harahap, Dandim 0312/Padang Letkol Inf Jadi serta Sekda Andree Algamar bersama pimpinan OPD dan stakeholder lainnya baik secara langsung maupun virtual.

Hendri Septa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, terutama dalam hal ini unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang.

Jajaran forkopimda ikut paripurna

"Alhamdulillah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Padang TA 2021 yang diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya dengan menerimanya delapan kali secara berturut-turut. Capaian yang kita terima baru-baru ini tersebut adalah prestasi bagi pemko di dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Dan ini semua juga tidak lepas dari dukungan DPRD Kota Padang serta seluruh unsur terkait selama ini tentunya," ungkap Wako.

Wali Kota Hendri Septa juga membeberkan beberapa hal yang telah dan akan dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan  daerah yang valid, akuntabel dan transparan. 

Mulai dari penyajian laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah. 

"Selanjutnya melakukan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKPD. Begitu juga meningkatnya komitmen semua elemen pendukung pelaksanaan administrasi keuangan daerah," bebernya.

"Kita bersyukur, beberapa catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Sumbar kepada Pemko Padang berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hari ini kita sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Padang 2021 kepada DPRD untuk dievaluasi dan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Kita berharap semoga Ranperda ini nantinya dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang direncanakan," tuturnya.

Wali kota memaparkan, sekaitan realisasi APBD 2021 yang terdiri dari total pendapatan dengan target Rp2,52 triliun dan telah direalisasikan Rp2,22 triliun atau 88,19 persen.

"PAD ditargetkan Rp808,18 milyar dengan realisasinya Rp538,93 milyar atau 75,26 persen. Untuk penerimaannya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan serta PAD yang sah," kata wali kota. (adv)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama