Bayar Pajak di Payakumbuh Bisa Pakai Non Tunai


 Peluncuran QRIS di Payakumbuh


PAYAKUMBUH-Kabar gembira bagi masyarakat karena sekarang membayar pajak daerah lebih mudah dengan adanya aplikasi QRIS  Pajak Kota Payakumbuh.  Peluncuran aplikasi itu di aula Ngalau Indah kantor wali kota, Senin (6/6/2022).


Hadir dalam peluncuran itu, Asisten II Elzadaswarman, Kepala Perwakilan BI Sumbar Wahyu Purnama, Kepala Bank Nagari Pusat yang diwakili Divisi Dana dan TI Roni Edrian, Kepala BKD Syafwal, Kepala Cabang Bank Nagari Payakumbuh Oktra Firdaus. Peserta dari perwakilan wajib pajak PBB/P2, hotel, restoran/rumah makan, air tanah, reklame, parkir, BPHTB dan hiburan, lebih kurang 100 orang.

Kepala BKD Syafwal menyampaikan, dasar hukum pelaksanaan QRIS Dinamis ini, yang pertama ada Kepres Nomor 3 Tahun 2021, tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah guna mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.

Kedua ada Permendagri Nomor 56 Tahun 2021, tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan kabupaten/kota serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Mendorong penyusunan roadmap elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai dasar dalam pelaksanaan elektronifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Keempat, Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 500.5/150/WK-PYK/2021, tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Payakumbuh.

Pimpinan Bank Nagari Pusat yang diwakili Divisi Dana dan TI Roni Edrian menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh sebagai pemerintah daerah yang pertama di Sumatera Barat melaunching pamakaian QRIS dinamis.

"Dari dua kota yang direncanakan, Padang Panjang dan Payakumbuh, Kota Randang membuktikan komitmen dan kinerjanya," kata Roni.

Roni juga menjelaskan aplikasi ini menjangkau pengguna dengan layanan di 46 bank dan 15 BPD, dan 58 non bank lewat dompet digital dan aplikasi pembayaran non tunai lainnya.

"Penggunaan QRIS ini anytime and anywhere, bisa kapan saja dan dimana saja nanti angkanya muncul sudah bisa langsung bayar, bisa juga dengan mobile banking Bank Nagari," ungkapnya.

Kepala Perwakilan BI Sumbar Wahyu Purnama, menyebutkan tanda masyarakat suatu bangsa yang maju, adalah mulai beralih dari sistem pembayaran tunai ke sistem pembayaran non tunai, artinya mengurangi pemakaian uang tunai

"Sistem pembayaran berbasis handphone atau smartphone ini memperkuat budaya pemakaian non tunai. Bahkan sudah ada di outlet dan toko yang ada di pasar, tersedia stiker QRIS, yang paling banyak disediakan bank pemerintah dan bank nagari. Dengan adanya QRIS maka semakin kekinian, moderen, dan bukti dari negara maju adalah negara yang masyarakatnya terbiasa dengan pembayaran non tunai atau digital. Tak hanya di masyarakat umum, pemerintah juga sudah lama mengimplementasikan pengeluaran non tunai. Sekarang dengan adanya QRIS sebagai platform penerimaan secara non tunai," ulasnya.

Wahyu Purnama menambahkan pihaknya mengapresiasi Pemda dan Bank Nagari yang begitu tinggi semangatnya merealisasikan penerimaan pajak daerah,  Payakumbuh bukan hanya mempercepat tapi langsung merealisasikannya.

"Perlu diketahui QRIS statis adalah pengguna aplikasi yang menentukan bayarannya seperti ketika seseorang belanja di restoran, sementara QRIS Dinamis untuk pajak ini besarannya sesuai dengan data yang bersangkutan,  berapa pajak yang harus dibayarkan sudah tertera," ulasnya.

Wali Kota Riza Falepi yang diwakili Asisten II Elzadaswarman mengatakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah. 

"Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah," kata pria yang akrab disapa Om Zet itu.

Om Zet menambahkan, berdasarkan data APBD 2020, yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap pendapatan daerah hanya lebih kurang 26,49%. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah paling kecil dimiliki oleh kabupaten dengan rata-rata sebesar 12,81%. Sumber PAD terbesar di daerah berasal dari Pajak Daerah yang berkontribusi sebesar 71,64%. 

"Rendahnya kontribusi PAD tersebut salah satunya diakibatkan terjadi pendemi covid 19, yang telah mewabah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini. Pendemi covid 19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah perilaku masyarakat beralih ke tren ekonomi nirsentuh (contactless economy). Semua transaksi perdagangan, layanan publik dan jasa keuangan didorong untuk dilakukan tanpa tatap muka," jelasnya.

Mantan Kadis Kesehatan itu mengakui, perkembangan digitalisasi khususnya transaksi pembayaran secara online, peningkatan transaksi Uang Elektronik dan E-Commerce yang signifikan mendorong pemerintah daerah melakukan perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah.

"Data Perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Nasional untuk Kota Payakumbuh berada di angka 85,8% dan sudah berada pada tahap digital namun pada aspek realisasi penerimaan menggunakan QRIS masih belum memadai," jelasnya.

Untuk mendukung percepatan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, kata Om Zet maka Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha mengembangkan perluasan kanal pembayaran secara elektronik khususnya dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

"Pemerintah kota Payakumbuh telah menerbitkan surat keputusan Walikota Nomor : 500.5/150/WK-PYK/2021, tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Payakumbuh," tukuknya.

Om Zet menerangkan, melalui TP2DD , Pemerintah Kota Payakumbuh perlu membangun sebuah kebijakan yang dapat memperbaiki tatakelola peningkatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

"Di sinilah peran Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah dan sekaligus sekretaris TP2DD, yang memiliki kewenangan dan fungsi sebagai pemungut pajak daerah dan koordinator pemungutan retribusi daerah, membuat terobosan-terobosan baru bersama semua stakeholder untuk bersinergi dan berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh agar peningkatan persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan di APBD dapat diwujudkan," ujarnya.

QRIS sendiri diperkenalkan oleh Bank Indonesia sebagai standar pembayaran bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan kode QR, dengan adanya standar ini maka seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code di seluruh merchant meskipun PJSP yang digunakan berbeda dan tidak dikenakan biaya administrasi. Selain itu standar QRIS juga memudahkan merchant dalam menerima pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS. QRIS yang diperkenalkan Bank Indonesia terdiri atas QRIS Statis dan Dinamis. 

QRIS Dinamis sangat cocok digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah dan retribusi Daerah tertentu. Kelebihannya adalah Satu QR Code satu Transaksi pembayaran, sehingga pembayarannya lebih cepat, mudah dan aman dalam satu genggaman. Wajib Pajak tidak perlu lagi harus mendatangi MALL Pelayanan Publik atau Teller Bank maupun ATM, tetapi cukup melakukan transaksi pembayaran di smartphone masing-masing sehingga juga menghemat waktu serta aman bertransaksi.     

Om Zet mengatakan kalau Pembayaran Pajak Daerah secara digital melalui QRIS Dinamis merupakan terobosan baru kepala Badan Keuangan Daerah sebagai salah seorang peserta PKN Angkatan V pada Puslatbang KMP LAN RI Makassar utusan Pemerintah Kota Payakumbuh. 

"Atas nama Pemerintah Daerah, Kami mendukung sepenuhnya proyek perubahan ini, yang dibranding dengan nama “KOPAJA PEDATI”  strategi kolaborasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah melalui perluasan kanal pembayaran digital. Harapan kami semua rangkaian milestone jangka pendek, menengah dan jangka panjang dapat saudara selesaikan. Sehingga pada saatnya peningkatan PAD dapat kita capai secara optimal dan ETPD bisa Kita terapkan tidak saja sebatas pendapatan daerah tetapi juga terhadap belanja daerah,"  kata Om Zet.(AA)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama