Pemkab Tanah Datar Berencana Bangun PLTA di Lintau dan PLTS Terapung di Singkarak

 Audiensi Pemkab Tanah Datar di Kemendagri. (prokopim)


BATUSANGKAR-Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama investor berencana melakukan pembangunan di bidang energi baru terbarukan (EBT), berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Lintau dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak. 


Sebelum  melakukan pembangunan tersebut tentunya membutuhkan regulasi dan pola kerjasama yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku.  Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Richi Aprian bersama pimpinan organisasi perangkat daerah terkait saat koordinasi ke Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jumat (25/6/2022) di Jakarta. 

Wakil Bupati Richi Aprian didampingi Kepala Dinas PMTSP Naker Zaaratul Khairi, Kepala Dinas PUPR Thamrin, Kepala Bagian Hukum Audia Safitri, Kepala Bagian Pemerintahan Abduramanhadi, Kabid Pendapatan Non PBB Frenki Adi Tama beserta rombongan disambut Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah diwakili Pimpinan Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah I, Budi Ernawan.  

"Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ditawarkan untuk dua kegiatan pembangunan di sektor EBT oleh investor dengan keikutsertaan dua persen, dengan harapan berkontribusi terhadap perekonomian daerah salah satunya PAD, untuk  kelancaran pembangunan tentunya ada regulasi aturan yang berlaku agar tercapai tujuan menjadi pendapatan yang sah, untuk itu kehadiran kami disini ingin mendiskusikan hal tersebut dan ini yang perdana di laksanakan di Tanah Datar ", ungkap wabup yang dikutip dari Prokopim Setda Tanah Datar.

Budi Ernawin menyebutkan, pihak swasta boleh melaksanakan kerjasama dengan pemkab, akan tetapi tentunya sesuai aturan yang berlaku dan atas kesepakatan bersama, apalagi ini menyangkut peningkatan perekonomian disektor Pendapatan Asli Daerah yang sah dari keuntungan yang dijanjikan.  

Untuk menjalin kerjasama dengan investor, urai Budi, aturan yang akan diterapkan tentu merujuk kepada Undang-undang Nomor 23/2014 tentang  pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. (*)


Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama