Pemkab Tanah Datar Terima Penghargaan dari KPK


 Bupati Eka Putra terima penghargaan dari KPK 


PADANG-Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan monitoring center for prevention (MCP) 2021 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaandikarenakan skor MCP Pemerintah Kabuaten Tanah Datar naik dari hasil pemeriksaan KPK tersebut. 


Dari hasil pemeriksaan KPK, Pemkab Tanah Datar meraih peningkatan skor MCP 2020-2021 tertinggi ke-3 di Sumatera Barat sebesar 11,96. Dari itu KPK RI beri penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang diserahkan Ketua KPK Firli Bahuri kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra, Selasa (21/06) di auditorium gubernur, Padang.

Eka Putra usai menerima penghargaan itu mengatakan, jika skor MCP Tanah Datar naik dari tahun 2020 sebesar 63,56 dan tahun ini menjadi 75,52 naik sekitar 11,96 . 

“Ini kenaikan yang cukup tinggi dalam satu tahun, pencapaian yang luar biasa dari kerja tim dan jajaran pemerintah daerah, kami selaku kepala daerah akan terus mensuport untuk meningkatkan terus presentasenya sehingga dari tahun ketahun terus semakin baik,” ujarnya yang dikutip dari Prokopim Setda Tanah Datar. 

Bupati Eka Putra meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memenuhi arahan-arahan yang diminta Inspektorat terkait laporan pemeriksaan. 

“Kepada masyarakat kami juga mengimbau dan ini juga sesuai dengan arahan Presiden dan instruksi KPK agar mendukung upaya pemerintah mensertifikatkan aset seperti tanah,” tegas Eka. 

Eka Putra menambahkan terkait capaian yang diraih dari hasil penilaian KPK, tidak akan berpuas diri sampai di sini, justru akan lebih meningkatkan kinerja, dan tingkat kedisiplinan pegawai dalam mematuhi aturan dan prosedur serta menghindari indikasi terjadinya korupsi di Tanah Datar. 

Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemprov Sumatera Barat berkomitmen dalam pencegahan korupsi, hal itu sejalan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. 

“Kita pemprov berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, dan memberikan pelayanan kepada publik dengan mengantisipasi tindakan korupsi,” ucapnya. 

Dikatakan gubernur, untuk mengantisipasi dan mencegah praktik korupsi diwilayah Provinsi Sumatera Barat, dan meningkatkan kecerdasan pengetahuan serta sikap masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi, dan memotivasi masyarakat melakukan gerakan anti korupsi berkelanjutan, akan dilakukan penyuluhan anti korupsi oleh tim penyuluh anti korupsi di kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang pada saat tersebut turut dikukuhkan. 

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan semenjak KPK berdiri dari 2004 hingga 2021 Sumatera Barat berada di urutan 27 dari 34 provinsi di Indonesia tingkatan terendah dari pemeriksaan KPK, untuk itu Firli beri apresiasi dan juga memberikan apresiasi kepada kabupaten dan kota yang meraih penghargaan program pemberantasan korupsi secara terintegrasi. 

Firli menyebut penyebab korupsi menurut teori Jack Bolgne yaitu greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), exsposure (hukuman yang tidak membuat pelaku jera). Sementara itu faktor penyebab korupsi juga didukung buruk dan lemahnya sistem sehingga membuat orang ingin berbuat korupsi, hal tersebut terjadi karena kurangnya etika dan integritas. (*)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama