Pemprov Sumbar Raih Penghargaan dari KPK

 Ketua KPK serahkan penghargaan untuk Pemprov Sumbar yang diterima Sekdaprov Hansastri


PADANG-Guna meminimalisir tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, penyederhanaan proses kerja, yang didukung dengan  penggunaaan teknologi digital. 


Demikian disampaikan Gubernur Mahyeldi dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi se-Sumbar di auditorium gubernuran, Selasa (21/6/2022).

Gubernur menyebut koordinasi menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan kerjasama dan sinergi antar aparat pengawas intern pemerintah, pengawas eksternal dan institusi pemerintah lainnya serta peran aparat penegak hukum. 

"Sinergitas sangat  penting dalam pencegahan korupsi. Selain itu, penguatan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) juga perlu dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan korupsi," ujarnya. 

Gubernur berharap upaya pencegahan korupsi bukan slogan semata. Dalam hal ini, pemangku kepentingan juga ikut andil dalam membangun sebuah integritas, kejujuran, dan terus membangun sistem yang bisa mendeteksi sejak dini terhadap perlakuan koruptif yang dilakukan oleh siapapun. 

 Gubernur mengungkapkan, pada 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai capaian monitoring center of prevention (MCP) sebesar 85 persen dengan nilai rata-rata Sumatera Barat 73 persen dari total nilai capaian nasional 71 persen. 

Hal tersebut menjadikan Sumatera Barat meraih peringkat ketiga penghargaan dalam kategori MCP tertinggi ketiga dengan skor nilai MCP sebesar 84,93 persen pada 2021.

Seperti yang diketahui,  MCP merupakan pelaksanaan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyampaikan Sumatera Barat meraih peringkat ketujuh dalam survei penilaian integritas (SPI) 2021 yang digelar KPK  yang bekerjasama dengan  Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sumbar berada pada peringkat ketujuh dengan memperoleh poin 75,44. Peringkat pertama diraih Yogyakarta, lalu diikuti Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sumbar," ujarnya. 

"Capaian SPI diharapkan bukan hanya untuk mengukur individu, namun juga mengukur integritas antar individu dengan insitusi pemerintahan seperti kementerian dan lembaga," lanjutnya.

Dengan prestasi ini, Firli berharap peran kepala daerah dalam hal upaya pemberantasan korupsi, salah satunya yaitu dengan menjamin kemudahan perizinan usaha dan investasi. Menurutnya dengan dimudahkannya regulasi perizinan usaha, kasus penyuapan di daerah dapat diminimalisir. 

"Kepala daerah memiliki peran untuk menjamin kepastian kemudahan investasi dan izin usaha. Karena semakin berbelitnya izin dan pelayanan publik, akan semakin banyak orang-orang yang memilih jalan pintas dengan suap, nyogok, dan memberikan gratifikasi untuk mempermudah urusan mereka," ungkapnya. 

Mendukung hal tersebut, KPK membuat forum penyuluh anti korupsi di Sumbar. Tugas dan fungsi PAKSI ialah menyusun rencana kegiatan edukasi dan rencana aksi penyuluhan antikorupsi, melakukan kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi penyuluhan antikorupsi, dan melaporkan hasil kegiatan Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Sumatera Barat kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar.

"Kita ingin Indonesia memiliki budaya dan peradaban anti korupsi karena itu KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat, membangun budaya anti korupsi. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu pembentukan forum ini sangat penting," ungkapnya. (Diskominfotik Sumbar)


Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama