Banyak Warga Ajukan Perceraian, Bupati Tanah Datar Risau


 Bupati Eka Putra tandatangani MoU dengan Pengadilan Agama. (prokopim)


BATUSANGKAR-Bupati Eka Putra menandatangani memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan dua Pengadilan Agama (PA), yaitu PA Padang Panjang dan PA Batusangkar, Rabu (27/7/2022) di Kantor Pengadilan Agama (Padang Panjang.


Dikatakan Bupati Eka Putra, pemerintah daerah sangat komit dan serius dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Begitu juga sangat mensuport PA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk tiga kecamatan yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan masuk wilayah pelayanan PA Padang Panjang. 

“Saat ini yang merisaukan saya, banyak terjadi kasus perceraian di tengah masyarakat, terlebih ASN yang mengajukan cerai. Ini perlu kita tindak lanjuti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan PA ini. Termasuk kasus menikah usia muda, ini juga akan berdampak tidak baik bagi generasi penerus, bisa menyebabkan tingginya angka stunting, makanya MoU ini segera ditandatangani,“ ucapnya yang dikutip dari Prokopim Setda Tanah Datar. 

Disampaikan Eka Putra, pemerintah daerah juga berupaya menekan angka pengangguran karena ini juga sangat rentan dengan pernikahan usia dini, hal ini tentu juga sangat berkaitan dengan PA Tanah Datar dan Padang Panjang dalam melayani dan mengedukasi masyarakat.  “Cegah perceraian dan pernikahan belum cukup umur atau menikah muda, MoU dengan dua PA ini penting untuk kesejahteraan masyarakat Tanah Datar,” ujarnya. 

Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Ariefarahmy menyampaikan, MoU antara Pemda Tanah Datar dengan PA Padang Panjang dan PA Batusangkar dengan tema optimalisasi sinergi di bidang pelayanan publik bagi masyarakat Tanah Datar itu sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Ariefarahmy menyebut PA Padang Panjang mewilayahi dua kecamatan di Padang Panjang dan tiga kecamatan di Tanah Datar memperoleh hak yang sama dalam memperoleh pelayanan. 

“PA bagi masyarakat dianggap tempat bercerai semata, namun tidak itu saja, perceraian hanya sebahagian kecil saja dari kewenangan PA, namun ada kewenangan lain yang sangat bersentuhan dengan OPD di pemda namun PA tidak dapat menjangkau seluruhnya maka dengan ini dengan menggandeng Pemda untuk bersama-sama melayani masyarakat,”ujarnya. 

Dikatakan Ariefa ada hal yang berkaitan langsung dengan OPD seperti alih status, sementara itu berada pada Dukcapil sementara PA tidak punya kewenangan merubah data atau status di dokumen kependudukan. 

Menurut Ariefa semakin tinggi angka dispensasi nikah yang didaftarkan di PA dan itu dipergunakan bagi masyarakat yang ingin menikah namun belum memenuhi usia pernikahan maka akan berdampak pada kesehatan secara fisik dan mental dan bisa jadi ini juga akan berakibat pada stunting. 

Hal senada juga disampaikan Ketua PA Batusangkar Nurmaisal. MoU dengan Pemda melalui Dinas Kesehatan ini sangat penting mengingat tingginya angka dispensasi nikah semenjak tahun 2021 lalu berakibat pada peningkatan dispensasi nikah yang pada awalnya 5-6 perkara saat ini mencapai 60 perkara di PA Batusangkar. 

Nurmaisal juga apresiasi pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang cepat merespon hal ini demi kepentingan masyarakat dan MoU ini dapat terlaksana dengan baik yang mana PA Batusangkar menaungi 11 kecamatan di Tanah Datar (*)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama