Crisis Management Handling: Penanganan Humas Pemerintah dalam Menangani Krisis




Zafirah

(Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas)


Setiap instansi pasti pernah mengalami sebuah krisis. Adanya krisis merupakan sebuah situasi yang tidak terduga, yang menyebabkan perusahaan atau instansi tidak dapat menduga bahwa akan muncul krisis yang dapat mengancam keberadaanya. 

Hal ini tentunya bukanlah sesuatu hal yang diinginkan untuk terjadi, namun setiap instansi di pemerintahan tetap mempersiapkan strategi atau upayanya masing-masing dalam menangani ancaman krisis. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa kehumasan di instansi pemerintah dalam menangani ancaman krisis. 

Instansi yang pertama yaitu pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang sudah memiliki pedoman dalam menangani ancaman krisis yang akan terjadi. Hal ini sudah di atur pada Peraturan Seketaris Jendral BPK No.11 Tahun 2021, yang dimana dalam menangani krisis pihak humas dari BPK akan menyelesaikannya melalui tiga tahapan proses. Proses ini dilakukan secara bertahap agar krisis yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. 

Tahap pertama yakni tahap prakrisis, yang dimana pihak BPK akan memantau/memonitoring potensi pemberitaan yang diberitakan oleh media mengenai kemungkinan adanya pemberitaan yang menyebabkan timbulnya suatu krisis. 

Kemudian jika dilihat adanya potensi krisis pada suatu berita maka pihak BPK akan menganalisis pemberitaan tersebut dengan melihat asal-usul penulisan berita beserta media yang bersangkutan. Pada tahapan ini, peran humas sangat diharapkan untuk dapat bergerak cepat agar krisis yang terjadi tidak dapat menyebar luas. 

Tahap kedua yaitu tahap krisis, yang dimana tahapan ini akan terjadi bila sudah terjadinya tahap prakrisis. Hal pertama yang dilakukan oleh pihak BPK pada tahap ini ialah dengan memberikan respon awal yang dimana pihak humas akan mencari serta menyiapkan data pendukung untuk pembuatan tanggapan pimpinan mengenai krisis. 

Tanggapan pimpinan ini dapat berupa siaran pers, konferensi pers dan hak jawab kepada pihak media yang telah memberitakan timbulnya krisis di BPK. Kemudian pihak BPK akan menyebarluaskan bagaimana tanggapan atau klarifikasi dari pimpinan terhadap krisis tersebut agar dapat diketahui oleh masyarakat. Klarifikasi ini harus dilakukan dengan cepat dan disampaikan dengan tegas.

Tahap terakhir yaitu tahap pascakrisis. Pihak BPK akan melalukan monitoring kembali pada pemberitaan mengenai krisis yang telah terjadi untuk mengetahui bagaimana frekuensi berita tersebut apakah mengalami penurunan ataupun sebaliknya. 

Jika frekuensi pemberitaan justru meningkat, maka pihak BPK akan melakukan klarifikasi kembali dan membuat strategi penanganan yang baik agar kepercayaan masyarakat terhadap BPK kembali. 

Penanganan krisis yang dialami oleh salah satu instansi lainnya yaitu, pada pemerintahan Kota Padang Panjang. Pada pemerintah Kota Padang Panjang, humas dibagi menjadi dua pintu yakni, Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Protokoler & Komunikasi Pimpinan (Propokim). Peranan humas Pemerintah Kota Padang Panjang mengacu pada gagasan yang disampaikan oleh Dozier & Broom, yang dimana humas memiliki peranan sebagai penasihat ahli. 

Humas dianggap sebagai orang yang ahli mengelola informasi yang dapat memberikan nasihat kepada pimpinan atau dapat memanajemen organisasi. Selain itu, humas juga berperan sebagai fasilitator komunikasi yang bertugas sebagai jembatan bagi masyarakat dengan pemerintah dan sebagai fasilitator proses pemecahan masalah yang langsung turun untuk menangani krisis yang terjadi. 

Kemudian, humas juga berperan sebagai teknisi komunikasi yang menyediakan berbagai layanan teknis yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan ataupun dari masyarakat.   

Dalam menangani terjadinya suatu krisis, pihak pemerintah Kota Padang Panjang memiliki divisi Dokumentasi dan Hubungan Media (DHM) yang dimana divisi ini menangani media-media yang ada. Sehingga, bagi siapapun yang ingin menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Padang Panjang maka akan melewati Divisi DHM terlebih dahulu untuk diperiksa. Langkah ini dilakukan oleh pihak pemerintah agar mengurangi terjadinya suatu krisis di masa yang mendatang. 

Dilihat dari 2 penanganan krisis yang dilakukan oleh instansi yang berbeda ini maka dapat disimpulkan bahwa setiap instansi memiliki cara atau aturannya tersendiri. Penanganan krisis yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah dilakukan dengan cara menyesuaikannya dengan bentuk krisis yang terjadi. Serta, adanya satu hal yang terpenting dalam manajemen krisis pada setiap Instansi yaitu keterlibatan media di dalamnya. Adanya media dapat memicu suatu krisis namun dapat juga menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan krisis yang ada. (*)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama