Kalau Honorer Dihapus, 1,2 Juta Warga Terdampak

 Gubernur se-Sumatera rakor di Pekanbaru


PEKANBARU-Gubernur Mahyeldi, bersama sembilan gubernur lainnya mengikuti rapat koordinasi gubernur se-Sumatera di Pekanbaru, Riau, Kamis (30/6/2022). Rakor membahas beberapa hal, di antaranya pemerataan beberapa infrastruktur seperti jalur logistik Trans Sumatera.

Persoalan lain yang dibahas, kondisi infrastruktur perbatasan dan truk over dimension over load dan hilirisasi sumber daya alam. Selain itu, juga dibahas penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pembangunan rendah karbon, dan lainnya. 

Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyampaikan empat usulan terkait perencanaan terintegrasi di Sumatera, yakni pembangunan infrastruktur, dana kompensasi penjualan karbon (carbon trading), penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, serta tindaklanjut terkait penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

"Seperti pembangunan tol yang ditargetkan selesai pada 2024, menurut saya pembangunan tersebut tidak dibatasi oleh waktu habis masa jabatan seorang kepala daerah, melainkan pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang berkelanjutan," ujar gubernur.

Gubernur juga membahas terkait dana kompensasi perdagangan karbon trade di beberapa kabupaten/kota yang memiliki hutan lindung yang sampai saat ini masih belum jelas apakah daerah tersebut mendapatkan hak kompensasi dalam bentuk DAK. 

"Daerah Sumatera ini paru-paru Indonesia, seharusnya juga daerah yang memiliki hutan lindung harus mendapatkan konstribusi karena kitalah memelihara hutan, menjaga, dan merawatnya," ungkap buya. 

Mahyeldi juga menyampaikan tentang sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya jika sinergitas ini terus berjalan dengan baik, tugas pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Setiap daerah mempunyai keunggulan dan potensi masing-masing, jika hal ini di sinergikan dengan perencanaan yang matang, hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah," kata gubernur. 

Terkait penghapusan tenaga honorer agar direnungkan kembali. Mahyeldi mengatakan menurut data ada 300 ribu orang yang menjadi tenaga honorer, jika masing-masing tenaga honorer tersebut merupakan kepala keluarga, kurang lebih ada satu 1,2 juta penduduk yang akan merasakan dampak oleh rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watimpo yang membuka rapat koordinasi tersebut menyambut baik berbagai usulan dari kesepuluh gubernur se-sumatera tersebut. Dia berharap rakor yang diadakan secara tahunan ini dapat dibentuk ketua forumnya sehingga kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dapat diteruskan ke kementerian dan atau lembaga terkait. 

"Saya bersedia memfasilitasi agar para kepala daerah dengan mudah bertemu dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dan saran dari para kepala daerah," katanya. 

Ia mengatakan, rakor gubernur se-Sumatera ini dapat menghasilkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan yang strategis melalui Rakortekrenbang. 

"Melalui rakortekrenbang ini diharapkan dapat menimbulkan kesepakatan target pembangunan nasional, kesepakatan usulan teknis pemerintah daerah, dan sebagai bahan masukan penyusunan RKPD tahun 2023," ungkapnya. 

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Oktorialdo, mengatakan, Bappenas sedang menyusun RPJP 2022-2045.

"Terkait memasukkan rencana terintegrasi di Sumatera hal ini perlu ditinjau kembali, dan hal tersebut akan menjadi usulan dalam penyusunan RPJP 2022-2045 mendatang," pungkasnya. 

Ia berharap rapat koordinasi gubernur se-Sumatera ini bisa menghasilkan sebuah rekomendasi atau kesepakatan yang akan dibahas pada rapat koordinasi teknis. Menurutnya rapat koordinasi secara teknis tersebut nantinya akan  melibatkan banyak kementerian. 

"Oleh karena itu perlu dibuat sebuah kelembagaan yang resmi untuk menampung masukan-masukan dari setiap provinsi untuk diteruskan ke pemerintah pusat," ujarnya. 

Rakor gubernur se-Sumatera tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi di antaranya rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat. (Diskominfotik Sumbar).



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama