Kejari Dharmasraya Segera Limpahkan Dugaan Korupsi ke Pengadilan Negeri


Kajari Dharmasraya,  M  Harris Hasbullah 


DHARMASRAYA-Kejaksaan Negeri segera limpahkan dugaan korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk disidangkan. Sidang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Kejari Dharmasraya menjadi penuntut umum dalam kasus tersebut.


Hal tersebut disampaikan Kajari Dharmasraya,  M  Harris Hasbullah di dampingi Kasi Kasi Pidsus  Afdhal, Kasi Pidana Umum Khairul Sukri, Kasi Datun,  Anita Yuliana, Jumat (29/7/2022)  di ruangan kerjanya.

Kepala Kejaksaan Negeri mengatakan, jaksa telah merampungkan perkara itu, tinggal pelimpahan ke pengadilan. Dugaan korupsi yang dilimpahkan itu berupa penggelapan dana retribusi penerbitan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

M. Harris menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Dan Pembagunan (BPKP) kerugian negara yang ditimbulkan dalam dugaan korupsi tersebut Rp274 juta. 

"Beberapa waktu telah kami menentapkan tersangka yang berinisal F. Tersangka F merupakan oknum ASN dan kemudian inisial  P merupakan pejabat di lembaga tersebut," katanya.

Ditambahkan  M  Harris Hasbullah, meski tersangka telah melakukan pengembalian seluruh kerugian negara dari penerbitan IMB Rp274juta, namun semua itu tidak akan menghentikan langkah kejaksaan untuk membawa kedua tersangka ke meja persidangan. "Penyidik Kejari Dharmasraya  telah memeriksa kurang lebih 23 saksi selama proses penyidikan ini," katanya.

"Atas dugaan korupsi tersebut, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 8, junto 18 Undang-Undang Nomor 20/2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara,"  kata M  Harris Hasbullah. (eko)




Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama