LKKS Payakumbuh Adakan Bimbingan Teknis

Narasumber berikan pemaparan dalam bimtek


PAYAKUMBUH-Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Payakumbuh adakan bimbingan teknik (bimtek) Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan terhadap pengurus LKKS di aula Dinas Sosial, komplek Perkantoran Padang Kaduduk, Kecamatan Payakumbuh Utara, Selasa (5/7/2022).


Ketua LKKS Payakumbuh, Henny Riza Falepi sebagai narasumber menyampaikan, saat ini LKS yang telah terdaftar pada Dinas Sosial Payakumbuh yakni Yayasan Tuna Rungu Payakumbuh, Ummu Sulaim, Yayasan Kapten Tantawi, Aisyah, Peti Bunian, IPWL Gempa, Al-Maun, Yayasan Jalinan Kasih Bunda dan Bhayangkari.

Kemudian ada LKS yang terpantau LKKS yang telah menjalankan kegiatannya tetapi belum terdaftar Gajah (Gerakan Jumat Barokah), Gebu (Gerakan Seribu) dan Kahdijah Zaman Now (KZN).

"Terhadap LKS yang telah terpantau maupun yang belum terpantau LKKS Payakumbuh, diimbau mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS) atau Izin secara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Payakumbuh pada Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya terdaftar pada Dinas Sosial," pinta Henny.

Dijelaskan Henny, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184/2011 disebutkan di antara persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan register yaitu Anggaran dasar dan Anggaran Ruah Tangga, Keterangan Berdomisili dar Lurah setempat, Struktur Organisasi Lembaga, Nama, alamat, nomor telp, pengurus dan keanggotaan lembaga. Pengurusan Izin atau pendaftaran LKS tidak dipungut biaya.

"Terhadap LKS yang telah terdaftar ada aspek aspek penilaian terhadap pilar pilar sosial, aspek penilaian administrasi, aspek penilaian program, aspek penilaian pengembangan program, aspek penilaian pemberdayaan masyarakat, aspek penilaian kerjasama dan aspek penilaian kemandirian," tutur Henny.

Narasumber lainnya Kepala DPMPTSP diwakili Sekretaris Desfitawarni mengajak LKS untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko dan jenis perizinan baik berupa Nomor Induk Beruaha (NIB), Sertifikat Stabdar (SS) atau Izin ke Mall Pelayanan Publik (MPP).

Kepala Dinas Sosial, Erwan yang diwakili Sekretaris Dinsos B. Nasution mengatakan berdasarkan Permensos Nomor 184/2011, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyeenggaraan kesejahteraan sosialyang dibentuk oleh masyarakat  baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hukum.

"Peran LKS sangat penting keberadaannya sebagai mitra bagi pemerintah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Sudah ada 9 LKS yang terdaftar dan berbadan hukum, walaupun masih ada satu yang belum terbit SITU/SIUUP oleh DPMPTSP serta ada tiga dalam tipologi embrio yang sudah dalam proses pengurusan tanda daftar," pungkasnya. (AA)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama