Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Lambat, Banyak Kendala di Lapangan


 Gubernur pimpin rapat evaluasi pembangunan tol Padang-Pekanbaru


PADANG-Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Senin (25/7/2022) pimpin rapat koordinasi perkembangan pembangunan tol Padang-Pekanbaru, khususnya terkait 571 bidang lahan yang belum tuntas dibebaskan di ruas Padang-Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman.


Dalam rapat terungkap, ke-571 bidang lahan tersebut berada pada progres penyelesaian yang beragam. Di antaranya, 71 bidang masih tahap verifikasi Satgas, 92 bidang proses penilaian PPK dan apraisal. Selain itu juga terdapat 139 bidang yang berkasnya belum lengkap, 54 bidang belum ada berita acara konsinyasi dan 45 bidang dalam proses SPP ke LMAN.

Gubernur meminta agar persoalan pembebasan 571 bidang lahan tersebut segera dituntaskan, agar PT Hutama Karya bisa segera bekerja. Secara khusus gubernur meminta agar penyelesaian diprioritaskan pada ruas jalan yang berpotensi pengerjaan fisik jalan bisa dilaksanakan secara tuntas dalam satu tahap pengerjaan, tidak on spot pada beberapa titik terpisah, sehingga menyulitkan pekerjaan fisik.

"Pembebasan percil baru 64 persen lebih, hanya 24 persen lebih penambahannya sejak 2021. Untuk fisiknya baru sembilan kilometer dari 20,5 kilometer. Masalahnya apa? Kalau dari 571 percil ini, masalahnya bukan di kami lagi. Sudah berapa bulan ini? Kita targetkan lebih cepat lagi selesainya pembebasan tanah ini. Harus ada time schedule yang jelas," kata Mahyeldi.

Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur yang turut hadir bersama Sekda dan jajaran terkait menyampaikan beberapa kendala di lapangan, di antaranya persoalan kelengkapan administrasi, dimana berkas belum lengkap karena masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan susah ditemui. Kendala lainnya, berbedanya orang yang menguasai bidang lahan dengan pemilik.

Bupati menyampaikan pihaknya bersama tim di lapangan akan terus berupaya maksimal untuk menuntaskan pembebasan lahan yang prioritas, sehingga pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan.

Perwakilan PT. Hutama Karya, Roy, mengungkapkan pihaknya menyiapkan dana Rp28 miliar dan telah menitipkan dana ganti kerugian ke pengadilan untuk 13 bidang lahan senilai Rp17 miliar. 

"Untuk pengerjaan fisik, tahun ini ditargetkan bisa menyerap dana Rp758 miliar, tapi dengan syarat lahan pembangunannya minimal terusan sepanjang 10 Km, bukan berupa spot-spot," kata Roy. (*)

 



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama