Pemprov Bertekad Jadikan Sumbar Sebagai Rumah Perhutanan Sosial

 Gubernur Mahyeldi beri sambutan


BUKITTINGGI-Pemerintah provinsi bertekad menjadikan Sumbar sebagai salah satu pelopor dalam mengimplementasikan spirit perhutanan sosial dengan menjadikan Sumbar sebagai rumah perhutanan sosial. Pemprov sedang merancang peraturan daerah terkait perhutanan sosial.


Komitmen tersebut diungkapkan Gubernur Mahyeldi, saat menyampaikan sambutan pada rapat evaluasi terhadap pelaksanaan proyek penguatan perhutanan sosial di Indonesia, di Hotel Santika Bukittinggi, Selasa (11/7/2022).

Gubernur menyambut baik implementasi proyek penguatan perhutanan Sosial di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Limapuluh Kota. Gubernur mengatakan proyek SSF ini sangat relevan dengan visi dan misi serta beberapa program unggulan Pemprov Sumbar 2021-2026.

"Saya baru saja melakukan kunjungan kerja di Nagari Galugua, Limapuluh Kota. Masyarakat di sana banyak kesulitan mensertifikatkan tanahnya, karena banyaknya kawasan hutan lindung. Padahal warga di sana sudah tinggal sejak beratus-ratus tahun yang lalu," ujar gubernur.

Gubernur menyampaikan, perlu adanya perhatian dari dunia internasional terkait keberlanjutan carbon trading di Sumatera Barat. Ia menilai carbon trade merupakan salah satu solusi bagi masyarakat di sekitar hutan lindung agar mendapatkan kompensasi dalam menjaga hutan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.

“Melihat kondisi tersebut tentunya masyarakat di kawasan hutan lindung akan merasa di rugikan, apalagi kalau tidak dibantu lama-lama akan rusak hutan ini, maka mohon bantuannya kepada Pak Dirjen untuk kembali melestarikan hutan di Sumbar,” kata gubernur.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK Dr. Ir. Bambang Supriyanto, mengatakan usulan gubernur tersebut akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi oleh pihaknya. Lebih lanjut Bambang mengungkapkan bahwa pemilihan Sumatera Barat sebagai tempat lokasi rapat evaluasi Proyek SSF (strengthening of social forestry)  kali ini adalah juga terkait dengan beberapa hal salah satunya adalah ketersediaan hutan memenuhi target luasan hak akses Proyek SSF dalam rangka pengembangan program perhutanan sosial.

“Di Limapuluh Kota telah teridentifikasi salah satu potensi pengembangan terpadu PS (integrated area development), di Kecamatan Harau,” ujarnya.

Direktur PKPS, Syafda Roswandi menyampaikan, proyek SSF merupakan proyek kerjasama hibah antara global environmental facility (GEF) yang disalurkan melalui World Bank dengan pemerintah Indonesia, dan dilaksanakan Kementerian LHK. 

Proyek ini efektif dilaksanakan sejak tahun 2021 dan akan berlangsung hingga  2025. Kegiatan proyek difokuskan di enam kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi, Lima Puluh (Sumatera Barat), Lampung Selatan (Lampung), Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, (Nusa Tenggara Barat) dan Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara).  (Diskominfotik Sumbar)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama