Pimpin KAN Salayo, Ini Harapan pada Alan Tiumaru Dt. Bandaro Kayo

 Foto bersama di sela syukuran


SALAYO-Alan Tiumaru Dt.Bandaro Kayo yang dikukuhkan jadi Ketua KAN Nagari Salayo pada April lalu, pada Sabtu (2/7/2022) adakan syukuran. Banyak harapan tertumpang pada tokoh tersebut.   


Alan Tiumaru Dt.Bandaro Kayo  yang diharapkan dan digadang gadang sebagai sosok yang akan mambangkik batang tarandam, adakan syukuran yang dihadiri puluhan ninik mamak dan bundo kanduang dari Tigo Luhak dan Tigo Lubuk se-Sumatera Barat dan dihelat di Balai Adat Nan Panjang Kubuang Tigo Baleh, Nagari Salayo, Kabupaten Solok.

Dipilihnya pemangku adat dari suku Piliang itu sebagai pemimpin KAN  Salayo berdasarkan kesepakatan ninik mamak atau disebut juga adek lamo pusako usang (adat lama pusaka  usang). Alan Tiumaru Dt.Bandaro Kayo sebelumnya dikukuhkan di rumah gadang kaum Dt. Bandaro Kayo Suku Caniago Tigo Korong.

Dengan telah dikukuhkannya Alan Tiumaru Dt. Bandaro Kayo sebagai ketua KAN Salayo  diharapkan nantinya dapat menyelesaikan seluruh masalah adat dengan baik dan benar, serta sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Dengan demikian, segala sesuatunya dapat berada pada tempat dan porsi yang sesungguhnya.

Sebagaimana disampaikan bundo kanduang Nagari Salayo, Yetna Sriyanti, fungsi adat harus kembali utuh seperti sebelumnya dan tokoh tokoh adat harus mampu mengembalikan marwah adat istiadat di Minangkabau.

Menurut Yetna,   apa yang telah digariskan dalam adat, itulah yang harus dilakukan dan tidak seorangpun yang boleh mengubahnya. Ditekankannya, hukum adat atau norma adat adalah warisan dari pendahulu  yang ditinggalkan sebagai pedoman untuk melahirkan kebijakan adat secara bersama, dan warisan itulah yang wajib untuk dijaga.

"Jaan sampai jalan dialiah dek urang lalu,   jaan sampai cupak dipapek urang pangaleh, mamaek harus sasuai garis, babaliak ka adat lamo pusako usang, kok ka maukua harus di dalam jangka, " ujar Yetna.

Yetna Sriyanti mengatakan,   selama ini pemangku adat banyak yang tergeser kepentingan kelompok yang ingin menguasai, sehingga sering terjadi gagal paham saat menyelesaikan masalah adat. Diharapkan tugas-tugas adat dapat diemban kembali oleh pemangku adat yang sesungguhnya.

Yetna Sriyanti meminta pemerintah daerah, mulai dari yang tertinggi hingga di tingkat pemerintahan terkecil, agar bijak dalam memandang masalah adat,   serta harus mengetahui sejauh mana keterlibatan atau batas-batas yang bisa dimasukinya dalam menyelesaikan masalah adat. (SIS)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama