Wakapolri Dikukuhkan Jadi Guru Besar Kehormatan di Universitas Riau


 Wakapolri bersama para guru besar di UNRI


PEKANBARU-Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Gatot Eddy Pramono menyandang guru besar kehormatan bidang Ilmu Hukum dari Universitas Riau.


Jenderal polisi bintang tiga itu menjalani rangkaian sidang senat terbuka pengukuhan guru besar kehormatan di auditorium Kampus UNRI, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (20/7/2022).

Pengukuhan ini dihadiri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para pejabat tinggi utama di lingkungan mabes polri, pejabat instansi pusat, dan Akabri 1988.

Hadir pula pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau. Seperti Kapolda Irjen Mohammad Iqbal, Gubernur Syamsuar, Ketua DPRD Yulisman.

Selain itu juga hadir Rektor UNRI dan jajaran, LAMR, guru besar dan Rektor Universitas Andalas, Rektor Universitas Jember, sejumlah guru Komjen Gatot saat bersekolah di SD, SMP, dan SMA di Pekanbaru, serta beberapa tamu undangan lainnya.

Dalam kegiatan ini, dibacakan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3018/FPK.A/KP05.00/2022, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap Komjen Gatot oleh Sekretaris Senat Unri, M Y Tyas Tinov.

Komjen Gatot mengungkapkan rasa terimakasih kepada UNRI. Ia menyatakan, guru besar kehormatan ini adalah amanah yang harus dijaga.

"Ini adalah tanggung jawab yang tentunya terus mendorong saya untuk melanjutkan pengabdian bagi dunia pendidikan, dunia kepolisian dan masyarakat," ungkap wakapolri.

Wakapolri menyampaikan pidato orasi ilmiahnya. Komjen Gatot mengambil tema besar pemolisian humanis, transformasi penegakan hukum yang berkeadilan.

Wakapolri mengungkapkan, pemolisian humanis dan penegakan hukum yang berkeadilan adalah dua sisi koin mata uang yang saling melengkapi satu dengan lainnya. 

"Keduanya adalah keseimbangan dari suatu wajah pemolisian yang benar-benar bernilai untuk tegaknya supremasi hukum serta keadilan masyarakat. Keadilan yang abadi harus terus diperjuangkan, setidak-tidaknya kita bersama tidak pernah berhenti menjaga nilai-nilai yang paling mendekati dengan keadilan itu, sehingga keadilan itulah juga yang akan menjaga peradaban kita," kata Gatot.

Dijabarkan wakapolri, kajian tentang kepolisian dan pemolisian, pastinya masih menarik minat banyak kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, kalangan hukum, hingga masyarakat umum yang menaruh minat besar pada isu-isu seputar penegakan hukum dan isu-isu sosial secara umum.

Hal ini dilatari semata-mata oleh fakta bahwa konsep dan praktik pemolisian selalu mengalami perkembangan yang disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang terus berubah.

"Dinamika perubahan tersebut disebabkan oleh banyak hal, mulai dari pergeseran nilai-nilai sosial, kemajuan teknologi, hingga globalisasi dan demokratisasi," tutur wakapolri.

Dikatakannya, sejak hadirnya sejumlah pergeseran nilai itu, telah ikut merubah seluruh pondasi peradaban kehidupan manusia termasuk di dalamnya adalah perubahan fundamental pada konsep dan praktik-praktik pemolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sosial.

"Saya ingin menekankan, transformasi kepolisian yang turut mengalami perkembangan itu akan selalu tegak lurus dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai alat negara yang di bidang penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat,  kepolisian memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan dalam penyelenggaraan kamtibmas," urainya.

"Namun merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah memunculkan paradigma baru dalam melihat dan memaknai ulang, tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Polri," imbuh Komjen Gatot.

Disebutkannya, paradigma tersebut telah menuntut tugas Polri agar semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani dan mengarah kepada paradigma democratic polising.

Menurut dia, intitusi Kepolisian harus bisa menerima penyebaran nilai-nilai demokratisasi yang berdampak langsung pada praktik- praktik pemolisian.

Dampak tersebut dapat dilihat pada menguatnya peran legislatif, peran media, tuntutan kebebasan individu dan supremasi hukum serta menguatnya non-skate ekstase yang secara optimal yang turut memperbaiki kinerja Polri.

Ia menyatakan, dalam kondisi ini supremasi hukum juga menguat sehingga hukum dapat melindungi seluruh warga tanpa ada campur tangan pada pihak-pihak manapun termasuk dari penyelenggara negara.

Komjen Gatot menegaskan, hingga saat ini di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kepolisian konsisten dalam menjalankan undang-undang. Ini berarti polisi harus pula senantiasa menyadari kebutuhan dari perkembangan hukum. 

Rektor UNRI, Aras Mulyadi mengatakan, segenap unsur pimpinan dan seluruh civitas akademika UNRI, mengaku bangga dengan Komjen Prof. DR. Gatot Eddy Pramono, M.Si yang sudah resmi menyandang gelar guru besar atau profesor Fakultas Hukum UNRI.

"Momentum hari ini melalui sidang terbuka UNRI, telah menjadikan Komjen Prof. DR. Gatot Eddy Pramono,M.Si yang merupakan putra terbaik dari unsur Polri, sebagai keluarga besar UNRI. Tentunya dengan ini kami harapkan dapat memberikan pencerahan bagi kemajuan iklim akademik di lingkungan UNRI," tuturnya.

Ia berharap, dengan ini, perwujudan dari rasa keadilan dan kemanfaatan hukum akan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat, dengan mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

"Pertemuan kita pada hari ini, hendaknya juga dapat menjadi bagian dari literasi akademik yang dapat memberikan perspektif baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang ilmu hukum serta dapat meningkatkan kolaborasi antara UNR dengan Polri secara berkelanjutan," tutupnya. (ES)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama