DPRD Padang Siap Bahas Perubahan KUA-PPAS APBD 2022



Ketua DPRD Padang terima rancangan KUA-PPAS APBD 2022 dari Sekda Padang


PADANG-Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani menyatakan kesiapan membahas perubahan APBD 2022 yang diajukan pemerintah kota ke lembaga eksekutif. Dewan akan membentuk panitia khusus yang akan mempelajari dan mengevaluasi rancangan perubahan yang diajukan ke dewan.


Kebijakan umum anggaran mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; ssumsi dasar penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD, termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya.


Kemudian, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya. Selanjutnya, kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Dalam menyusun rancangan KUA itu, kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin sekretaris daerah. Rancangan KUA yang disusun disampaikan sekretaris daerah selaku ketua TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) kepada kepala daerah. Selanjutnya Kepala daerah menyampaikan rancangan kepada DPRD.

Pejabat dari Pemko Padang ikuti paripurna

Dikatakan Syafrial Kani, menjadi kewajiban dewan untuk membahas rancangan perubahan APBD itu. "Kita ingin pembangunan berjalan tanpa kendala dan anggaran bisa tepat sasaran," kata Syafrial Kani yang dikenal sebagai politisi Partai Gerindra itu.

Sekretaris Daerah, Andree Algamar sampaikan nota pengantar Wali Kota Padang terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022 kepada DPRD. Penyampaian dalam rapat paripurna dewan di gedung Jalan Sawahan, Jumat (5/8/2022).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani itu didammpingi para wakil ketua, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan anggota DPRD . Selain itu juga diikuti unsur forkopimda, stakeholder terkait serta kepala OPD dan camat baik secara langsung maupun virtual.


Para undangan hadiri paripurna

Sekdako Andree Algamar mengatakan, penyusunan perubahan KUA-PPAS ini merupakan suatu hal yang penting sebagai rangkaian proses dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan APBD 2022.

"Rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS ini harus memiliki keselerasan dengan prioritas pembangunan perencanaan nasional. Begitu pula terhadap prioritas perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikaitkan dengan kebijakan pembangunan Kota Padang sepanjang 2022," jelas Sekda.

Andree Algamar menambahkan, untuk perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD 2022 terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.


Sekda sampaikan rancangan perubahan KUA-PPAS 

Dijelaskannya, untuk pendapatan daerah dan kebijakan umum yang diterapkan adalah dengan mengupayakan penetapan target penerimaan daerah yang terukur secara rasional dengan mempedomani penetapan alokasi dana transfer oleh pemerintah pusat, penerimaan tahun lalu dan realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama 2022. 

"Selain itu juga memedomani potensi pendapatan yang ada, serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah," jelas dia. 

Andree membeberkan, untuk penyesuaian pendapatan daerah pada perubahan PPAS 2022 tersebut meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dimana target semula Rp989,9 milyar disesuaikan menjadi Rp719,72 milyar berkurang Rp270,18 miliar atau -27,29 persen. 

"Selain itu untuk pendapatan transfer juga disesuaikan, yang semula lebih dari Rp1,528 triliun disesuaikan menjadi Rp1,618 triliun. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan darah yang sah masih tetap sama dengan target semula sebesar Rp24,749 milyar," katannya.

Sekdako berharap agar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD 2022 tersebut dapat dibahas dan diproses pemko bersama DPRD Padang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Kita menyadari apa yang disampaikan ini masih belum sempurna dan masih terdapat kelemahan. Oleh karena itu perlu dibahas lagi secara bersama-sama untuk penyempurnaannya melalui rapat-rapat dewan selanjutnya," kata sekda. (ADV)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama