Tertinggi di Sumbar, Pengisian Laporan SPM Payakumbuh Tepat Waktu


 Wali Kota Riza Falepi


PAYAKUMBUH-Pemerintah Kota Payakumbuh dinilai sebagai pemerintah daerah dengan persentase keterisian pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) tertinggi di Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri.


Tingkat keterisian e-SPM triwulan pertama tahun ini per 31 Juli 2022 melalui aplikasi e-SPM Bangda Payakumbuh adalah kategori hijau dengan persentase 96,63 persen, kemudian disusul Agam 86,60 persen.

Sementara itu, provinsi persentase keterisian e-SPM0nya 89,83 persen, dan sisanya kota/kabupaten lain ada yang masuk kategori kuning, merah dan hitam.

SPM merupakan kewajiban utama pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu secara minimal yang meliputi enam urusan wajib pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perkim, sosial dan trantibum.

Wali Kota Riza Falepi, Rabu (3/8/2022), menyampaikan sebagai bentuk komitmen Pemko Payakumbuh punya tanggung jawab melaporkan kinerja dalam hal akuntabilitas pelaporan SPM yang diamanahkan oleh regulasi dari pemerintah pusat, Pemendagri Nomor 59 /2021 tentang SPM.

"Pelaporan yang tepat waktu ini tak lepas dari kerja keras para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemko. Kami juga mengawasi prosesnya, dan kami selalu nyinyir mengawal itu," kata Riza.

Di samping melaporkan SPM dengan tertib, Riza juga mendorong kinerja para ASN yang terus berupaya maksimal memberikan pelayanan dasar terbaik kepada masyarakat.

"Kita ingin disiplin dengan melaporkan SPM secara berkala melalui aplikasi yang disediakan Dirjen Bangda Mendagri. Sebagai bentuk akuntabilitas Pemda, tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus memberikan bukti nyata bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sekarang semakin baik dan berkualitas,” kata Riza.

Riza mengatakan, standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

“Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Adanya SPM ini tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat,” katanya.

Menurut wali kota dua periode itu, penerapan SPM harus dilakukan dengan baik karena muara dari pelayanan dasar yang berkualitas adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap SPM ini terus diterapkan dengan baik. Karena pada hakikatnya, tugas pemerintah adalah melayani. Sehingga sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Riza menambahkan kalau penerapan SPM ini terdapat beberapa langkah. Yakni pengumpulan data, penyusunan tencana pemenuhan pelayanan dasar, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

“Kami berharap tahapan ini diterapkan dengan baik tentunya dengan sinergi dan kolaborasi bersama berbagai pihak,” terangnya.

Riza terus mendorong para ASN untuk terus berinovasi menciptakan sesuatu yang baru dan menghadirkan layanan-layanan publik yang inovatif, kreatif, solutif, prima sesuai dengan jargon pelayanan Payakumbuh yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif.

“Kepada seluruh perangkat daerah kami harap untuk terus berinovasi karena inovasi adalah ruh dari birokrasi. Ini harus menjadi komitmen kita bersama memberikan pelayanan publik yang semakin murah, cepat dan berkualitas utamanya berbasis digital,” katanya.

Saat ini, hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia berpacu untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya. (AA)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama