Dukung Pusat, Pemkab Asahan Cegah Alih Fungsi Sawah

Wakil Bupati Asahan foto bersama bersama setelah penandatanganan verifikasi dan klarifikasi data lahan sawah


ASAHAN-Focus Grup Discussion (FGD) diadakan guna menyepakati hasil verifikasi dan klarifikasi untuk penetapan peta lahan sawah yang dilindungi di Asahan. Diskusi berlangsung di aula kantor Badan Pertanahan Sumatera Utara di Medan, Kamis (22/9/2022).


Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi, Askani mengucapkan selamat datang kepada Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang  beserta rombongan dan kepada kepala daerah.

Budi Situmorang mengatakan, verifikasi dan klarifikasi data lahan sawah yang ditandatangani akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis nantinya karena peta lahan sawah yang dilindungi adalah dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional yang tercantum dalam amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

"Intinya, untuk menjamin tidak terjadinya alih fungsi lahan sawah dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah," katanya. 

Wakil bupati menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang lahan sawah yang dilindungi. Dia mengatakan, program ini cukup baik untuk menjaga keutuhan lahan pangan.

Wakil Bupati Asahan bersama OPD terkait melakukan penandatanganan  berita acara verifikasi dan klarifikasi data lahan sawah kemudian diikuti dengan tanda tangan oleh Budi Situmorang. (YG)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama