Pemprov Sumbar Terus Berupaya Turunkan Inflasi

 Menteri dan pejabat lainnya foto bersama




JAKARTA-Gubernur Mahyeldi ikuti rapat koordinasi terbatas tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID). Rapat khusus ini digelar di Ruang Rapat Loka Kretagama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/9/2022).


Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Sesmenko Bidang Perekonomian, Deputi I Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kepala BKF Kementerian Keuangan, tim asistensi, staf ahli, staf khusus, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan dan Badan Pangan Nasional.

Dalam rapat terbatas itu, Mahyeldi menyampaikan, pemerintah sumbar telah berupaya menekan lajunya inflasi. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya telah  terjadi deflasi. Angka inflasi di Sumatera barat turun di 7,1 persen. Hal ini akan terus diupayakan hingga angka  inflasi berada di bawah  5 persen.

Airlangga Hartarto mengumumkan inflasi Agustus 2022 secara nasional tercatat 4,69 persen. "Dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi deflasi 0,21 persen,” ujar Airlangga.

Airlangga mengklaim capaian ini terjadi karena upaya ekstra yang dilakukan pemerintah. Hal ini sesuai arahan presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022. Tim pengendalian inflasi pusat telah mengirim surat kepada seluruh gubernur untuk memperkuat TPID. “TPID ini tercermin dari inflasi volatile food yang sudah mengalami deflasi 2,9 persen,” kata Airlangga.

Angka tersebut, lanjut Airlangga, perlu diturunkan lagi. “Kemarin angkanya di 11,7 persen. Ini terbantu panen merata dan penurunan harga komoditas bawang merah,” kata dia.

Airlangga menjelaskan berbagai rekomendasi aksi TPIP-TPID dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Rekomendasi tersebut, berupa perluasan kerjasama antar daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi. (Dinas kominfotik Sumbar)



Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama