BSKDN Kemendagri Tingkatkan Kompetensi Analis Kebijakan

 Kepala BSKDN Eko Prasetyanto 


JAKARTA–Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri adakan bimbingan teknis peningkatan kompetensi fungsional analis kebijakan di lingkungan BSKDN.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Orchardz Pangeran Jayakarta, Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Kepala BSKDN Eko Prasetyanto mengatakan, dirinya menyambut baik kegiatan bimtek tersebut. Pasalnya, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi analis kebijakan.

Menurutnya, seorang analis kebijakan perlu menguasai tiga hal, di antaranya kognitif atau pengetahuan, psikomotorik atau keterampilan, dan afektif atau sikap.

“Kita mengetahui semua, kita sedang berada pada era transisi dari weberian terus kemudian kita akan meningkatkan kompeten yang didasarkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang perlu keahlian spesialisasi,” ungkapnya.

Eko menjelaskan, BSKDN memiliki 37 analis kebijakan yang terdiri dari sembilan analis kebijakan ahli madya, 21 analis kebijakan ahli muda dan tujuh analis kebijakan ahli pertama.

Jumlah itu, kata Eko, dinilai masih kurang memadai apabila mengingat tugas pokok dan fungsi BSKDN Kemendagri. Untuk mengatasinya, Eko berharap, setiap Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dapat saling bersinergi meningkatkan kompetensi.

“Ini harus benar-benar kita pikirkan (peningkatan kompetensi), jangan kita pikirkan bahwa kompetensi itu general, tidak. Tetapi kompetensi berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing,” jelas Eko.

Di sisi lain, seorang analis kebijakan perlu memahami sistem penilaian angka kredit jabatannya. Pemahaman itu dapat dibangun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. “Tugas kita kemudian adalah menjabarkan bagaimana menilai analis kebijakan berdasarkan regulasi tersebut,” jelasnya.

Hadir sebagai narasumber Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara (LAN) Cecep Taufikkurrohman menjelaskan terkait penilaian angka kredit bagi analis kebijakan.

Hal ini terutama yang berkaitan dengan jenis pengangkatan dan angka kredit awal.

Dia mengatakan, penilaian itu mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 11/2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional. (nanda)


Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama